Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan tidak segan untuk mengecam oknum tertentu yang berencana memanfaatkan situasi darurat pandemi virus Corona, dengan tujuan untuk memperkaya diri.

"Saya tekankan jangan ada pendompleng, dari usaha kita untuk melakukan tindakan cepat. Jangan ada korupsi, kalau terdengar awas!!!," kata Menteri Keuangan itu, Sabtu (4/4/20).

Hal ini senada dengan perintah Presiden Joko Widodo yang berinisiatif untuk memangkas sebagian anggaran perjalanan dinas namun mengucurkan dan 401 triliun untuk mengangi wabah ini.

Anggaran tersebut direalokasikan sebagai dana darurat bagi penanganan pandemi virus Corona di berbagai wilayah Indonesia. 

"Presiden meminta belanja perjalanan dinas yang saat ini mencapai Rp 43 triliun. Diminta untuk 50 persen untuk prioritas penanganan wabah virus Corona," kata Sri Mulyani melalui video conference.

Sri Mulyani menyebut dana tersebut akan digunakan untuk tiga program penanganan pandemi virus Corona, sesuai arahan Jokowi yaitu untuk pembiayaan kesiapan rumah sakit bagi penanganan korban virus covid-19.

Selain itu dana tersebut juga untuk pembiayaan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak dalam bentuk jaring pengaman sosial, dan untuk pembiayaan bagi dunia usaha agar tetap bisa melalui masa sulit ini dengan melakukan relaksasi.

"Namun masalahnya sekarang adalah ketersediaan barangnya. Termasuk fentilator untuk alat kesehatan," Imbuhnya.

Dalam pemaparannya, Sri Mulyani meminta setiap instansi kementerian yang mempunyai dana anggaran belanja besar, untuk terus memperpanjang pelaksanaan kegiatan usahanya.

"Sehingga seluruh beban anggaran instansi kementerian tidak menumpuk di tahun 2020, yang justru memperburuk kondisi ekonomi nasional," jelasnya.

Pemerintah Sunat Rp 59 Triliun Dana Desa untuk Tangani Virus Corona Bersama KPK, 3 Menteri Diskusi Bareng Lawan Korupsi Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi pembicara dalam acara "KPK Mendengar" di Gedung KPK, Jakarta, Senin (9/12/2019) sebelumnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebut pemerintah telah mengidentifikasi dana senilai Rp 56 triliun sampai Rp 59 triliun dana desa akan dialihkan untuk penanganan virus corona. Tahun ini, total transfer dana desa ke daerah mencapai Rp 850 triliun.

"Ada dana yang bisa direalokasikan membantu masyarakat untuk penanganan Covid-19," kata Sri.

Menteri Sri Mulyani berjanji dana desa yang direalokasi akan digunakan seoptimal mungkin sesuai instruksi Presiden Jokowi. Dia mengklaim bahwa kebijakan tersebut terpaksa diambil oleh pemerintah, disebabkan oleh penyebaran virus corona yang begitu cepat di berbagai wilayah Indonesia.

"hal ini guna membantu masyarakat, pemerintah hingga aparat desa dalam penanganan pandemi virus Covid-19," kata Sri menambahkan.

Menteri Sri Mulyani menyebut terdapat lima wilayah di pulau Jawa yang diprioritaskan menjadi penerima realokasi dari dana desa. Lima wilayah ini dianggap mempunyai risiko tinggi akan penularan virus covid-19.

"Persebaran dan penularan Covid-19 tercatat paling tinggi di Jawa dibandingkan yang lain. Yaitu Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur," pungkas Menteri yang dipuji dunia tersebut.**