Anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet. Foto: Ist
Tolak Wacana Pansus Defisit Anggaran, Indra Gunawan Eet: Kita Harus Cari Solusi, Bukan Berkoar-Koar
Beranda / Daerah / Pekanbaru
Pekanbaru, www.radaroke.com – Anggota DPRD Riau Indra Gunawan Eet menolak rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) terkait defisit anggaran sebesar Rp1,7 triliun yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024.
Politisi Partai Golkar itu menilai defisit anggaran tidak hanya terjadi pada tahun ini saja, melainkan juga pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun 2023 juga defisit, tapi dengan peran Sekda dan Forkopimda saat itu, defisit bisa tertutupi,” kata Eet, Selasa (8/7).
Ia menilai defisit pada tahun 2024 berbeda karena adanya pergantian pucuk pimpinan di Pemerintah Provinsi Riau.
Tercatat, ada empat gubernur yang menjabat dalam tahun tersebut, yakni Gubernur Syamsuar, Wakil Gubernur Edi Natar Nasution, Pj Gubernur SF Hariyanto, dan Pj Gubernur Rahman Hadi.
“Empat gubernur ini tentu punya karakter berbeda-beda. APBD kita ini sangat bergantung pada DBH Migas, pajak kendaraan bermotor, dan pajak air tanah. Tahun 2024 itu, target DBH Migas kita Rp1,6 triliun, namun realisasinya hanya Rp200 miliar,” ujarnya.
Menurut Eet, kondisi ini sudah diprediksi sebelumnya, karena Pemerintah Pusat telah menyiapkan skenario lain yang membuat daerah mengalami defisit.
Ia juga menyinggung anggota DPRD yang kini mendorong pembentukan Pansus, padahal sebelumnya juga terlibat dalam Badan Anggaran.
“Harusnya kita bersama pemerintah mencari solusi, bukan berkoar-koar,” tegasnya.
Eet juga menilai wacana pembentukan Pansus ini sarat kepentingan politik.
“Apakah ini karena Pak SF Hariyanto mau maju jadi Ketua Golkar atau apa? Ini patut dicermati,” ujarnya.
Ia berharap DPRD dan Pemerintah Provinsi Riau bisa duduk bersama untuk mencari solusi atas defisit tersebut.
“Tidak perlu Pansus, yang penting kita bekerja bersama mencari solusi,” tutupnya.
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Jakarta, www.radaroke.com - Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding,
Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing
Jakarta, www.radaroke.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Wamen Ossy Sampaikan Lima Strategi Utama yang Lebih Terukur dan Berdampak
Jakarta, www.radaroke.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Irjen dan Sekjen Kementerian ATR/BPN Tegaskan Peran Strategis Pemimpin dan Integritas Kinerja
Jakarta, www.radaroke.com - Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bukan sekadar
Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan
Pacitan, www.radaroke.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
Gelar Apel Rutin, Petugas Lapas Diminta Tingkatkan Kedisiplinan Bertugas
Pekanbaru, www.radaroke.com – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru awali hari
Komentar Via Facebook :