GEMAPATAS 2025 di Kuantan Singingi: Pasang Patok, Cegah Cekcok dan Caplok Tanah

Beranda / Daerah / Bengkalis

Kamis, 07 Agustus 2025 - 21:35 WIB

Reporter : Jasrul Effendy Editor : Abdul Kadir

Kuantan Singingi, Radaroke.com –
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menggelar Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) tahun 2025 secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari percepatan Program Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap – Integrated Land Administration and Spatial Planning (PTSL–ILASPP).

Peluncuran GEMAPATAS 2025 secara nasional dipusatkan di Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, dan dicanangkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

Di Provinsi Riau, kegiatan ini difokuskan di dua kabupaten, yakni Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti. Khusus di Kuantan Singingi, target pengukuran mencakup 72.000 hektare tanah yang tersebar di 9 kecamatan dan 109 desa.

Pelaksanaan GEMAPATAS di Kuansing dipusatkan di Desa Beringin Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah. Acara ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nurhadi Putra, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Forkopimda Kuansing, Kepala Desa, dan tokoh adat setempat.

Pemasangan patok batas tanah dilakukan secara simbolis oleh masyarakat pemilik tanah dan tetangganya, serta disaksikan langsung oleh para pejabat yang hadir.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, menyampaikan bahwa kegiatan pemasangan tanda batas ini merupakan langkah awal penting dalam perlindungan hukum terhadap kepemilikan tanah masyarakat.

"Melalui GEMAPATAS, kami mendorong setiap pemilik tanah agar memasang tanda batas secara mandiri. Ini sangat strategis untuk mencegah potensi sengketa batas antartetangga," ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya penggunaan bahan patok yang kokoh dan tahan lama seperti beton atau paralon yang disemen, serta pentingnya komunikasi antar pemilik lahan untuk menjamin kesepahaman batas tanah.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi, Rajab Nainggolan, mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat RT/RW untuk aktif mendorong partisipasi masyarakat.

“Pemasangan patok bukan sekadar simbolis, melainkan tahapan penting sebelum pengukuran. Partisipasi aktif masyarakat akan mempercepat legalisasi dan meminimalkan konflik pertanahan,” ungkapnya.

Melalui GEMAPATAS 2025, pemerintah berharap lahir kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi pertanahan dan tumbuhnya budaya hukum yang kuat dalam pengelolaan serta perlindungan hak atas tanah.

Kegiatan ini sekaligus memperkuat implementasi program PTSL–ILASPP di Kabupaten Kuantan Singingi secara menyeluruh dan berkelanjutan. (Jas)