Kejati Riau Didesak Usut Dugaan Korupsi Pengadaan Tiang Listrik di Tubuh PHR

Beranda / Daerah / Pekanbaru

Kamis, 17 Agustus 2023 - 12:46 WIB

Editor : Abdul Kadir

Pekanbaru, www.radaroke.com - Kejati Riau terima kehadiran Tim Korlap KNPI Riau beserta simpul Pemuda dan Mahasiswa dalam pertemuan tindak lanjut terkait digelarnya aksi ke Kejati Riau, Jumat 11 Agustus 2023, tim aksi disambut baik di Ruang Lantai 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Riau Jalan Sudirman Pekanbaru, Rabu 16 Agustus 2023.

Undangan ini dalam rangka menyikapi tuntutan Aksi unjuk rasa pada Jum'at lalu (11/08/2023), dalam aksi tersebut massa menyampikan beberapa permasalahan yang terjadi di Pertamina Hulu Rokan (PHR), diantaranya terkait kelalaian kerja, Penyewaan kantor yang bernilai ratusan milyar, dugaan korupsi pengadaan tiang listrik dan beberapa persoalan lainnya.
Dalam Pertemuan tersebut Kejati Riau yang diwakili oleh Effendi Zarkasyi, SH, MH, Robi Harianto, SH, MH sedangakand ari pihak KNPI Riau tampak hadir Ketua Organisasi Davitra SE, Pahrijal, Ketua KNPI Kampar Abu Nazar, SH, Perwakilan dari KNPI Pelalawan Andi Saputra dan rombongan, Badko HMI Riau Kepri dan Sumbagtera, PEKAT IB, serta perwakilan dari BEM UIR.
Mengawali Pembicaraan, Effendi Zarkasyi, SH, MH selaku Kasi Bidang Ekonomi Intelijen Kejati Riau mengatakan secara umum Kejati Riau menyambut baik tuntutan yang disampaikan oleh para undangan terkait tuntutan terhadap PHR terkait adanya beberapa kejanggalan beberapa penyimpangan yangterjadi didalamnya, Namun ada beberapa hal yang tidak bisa ditindak lanjuti dan perlu data tanbahan mengenai fakta tentang dugaan tindak pidana yang dimaksud denagn melampirkan dokumen atas fakta yang dilaporkan.
"Secara Umum kami menyambut baik, Namun kami tidak bisa bergerak lebih banyak terlebih lagi data dan informasi yang didapat belum lengkap, kita tidak mau ini menjadi serangan balik dari pihak terlapor sehingga bisa merusak Reputasi Kejati Riau", ujarnya.
Effendy yang juga anak Riau lulusan Fakultas Hukum dari Universitas Islam Riau ini meminta kepada KNPI Riau agar bisa memberikan data dan dokumen yang lengkap terkait permasalahan yang terjadi di PHR, "Sebagai anak jati Riau, saya sangat mendukung gerakan yang dilakukan oleh adek-adek sekalian namun kita mempunyai keterbatasan terkait wewenang dan prosedur, Oleh karena itu pertemuan ini tidak hanya hari ini saja, Kejati Riau akan terus membuka dan menerima kehadiran dari adek-adek sekalian terkait informasi dan data yang akan diberikan." ungkapnya.
Lebih lanjut Effendy mengatakan untuk dugaan penyalahgunaan CSR, Kejati Riau meminta data dan informasi terkait hal tersebut, "nanti coba cari data yang berkaitan dnegan hal itu, misalanya berapa jumlah CSR yang dikeluarkan pertahun dan siapa saja yang menerima manfaat dari CSR tersebut, jika ini tidak sesuai dengan fakta yang dilapangan maka kami akan bergerak, untuk masalah perusahaan yang terindikasi bermasalah namun tetap mengikuti Evaluasi tender juga kita tidak bisa berbuat banyak, karena hal ini masih dalam proses, dan belum adanya info pengumuman pemenang dari tender tersebut, kecuali jiak pengumuman pemenang tender sudah keluar dan Perusahaan yang bermasalah ini dimenangkan", paparnya.
Sementara itu dari pihak KNPI Riau mengatakan aksi yang dilakukan terhadap PHR ini adalah bentuk Kepedulian dari Pemuda dan Mahasiswa terhadap Sikap PHR yang tidak berpihak kepada masyarakat, Davitra SE selaku korlap Aksi dan Ketua Organisasi KNPI Riau mengatakan "keberadaan PHR hari ini tidak banyak dirasakan oleh masyarakat, padahal setiap hari ribuan barel minyak terus dikeruk, sementara kesejahteraan masyarakat terkhusus mereka yang berada dikawasan PHR sama sekali tidak pernah tersentuh, apa yang diberikan oleh PHR hanya sekedar janji manis dan Lip Service belaka, PHR juga tidak pernah berperan dalam bidang ekonomi dan pendidikan masyarakat Riau. puncaknya bagian dana untuk Riau digunakan untuk sewa gedung PHR di Jakarta senilai 328 Milyar, kami merasa ini sebagai bentuk Penzaliman yang dilakukan oleh PHR terhadap masyarakat. Oleh Karena itu, lebih kami meminta kepada Kejati Riau untuk mengusut adanya kejanggalan dan indikasi Korupsi yang terjadi di PHR, sebagai bagian dari Aparat Penegak Hukum kami juga menganggap Kejati Riau mempunyai sikap pro aktif dalam hal seperti ini", sambungnya. ROC