Pekanbaru, www.radaroke.com - Pemerintah Pusat dalam berbagai arahannya menekankan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

Lebih jauh, dalam konteks transformasi ekonomi, ditegaskan bahwa Indonesia harus menggelar kerja sama semua unsur bangsa, dari pusat hingga daerah, oleh seluruh lapisan masyarakat dalam satu kesatuan. 

Pada Triwulan Il 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Indonesia tumbuh 5,1 2% (yoy) di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian. 

Capaian ini ditopang oleh konsumsi domestik yang solid, aktivitas investasi dan ekspor yang meningkat, serta aktivitas dunia usaha yang terus ekspansif.

Sejalan dengan capaian nasional, Provinsi Riau pada Triwulan Il 2025 juga menunjukan kinerja yang positif. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Riau tumbuh sebesar 4,59% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,65% (yoy). 

Kendati demikian, capaian tersebut masih menjadikan Riau sebagai provinsi dengan PDRB ADHB (atas dasar harga berlaku) terbesar ke-6 di Indonesia atau ke-2 di luar Pulau Jawa, dengan kontribusi sebesar 4,98%.

Kepala Perwakilan BI Riau Dr. Panji Achmad, menyampaikan asesmen ekonomi Riau yang lebih lanjut. 

Kinerja positif perekonomian Provinsi Riau tersebut ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga yang masih terjaga, Investasi yang terus tumbuh, serta kinerja Ekspor Luar Negeri yang tetap solid. 

Hal ini didorong oleh sektor andalan Provinsi Riau, yaitu dari sektor Industri Pengolahan, sektor Pertanian, dan sektor Pertambangan dengan komoditas ułamanya, yaitu Kelapa Sawit dan turunannya, pertambangan minyak, serta industri bubur kayu dan kertas.

Dari Sisi inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan inflasi Provinsi Riau pada September 2025, yaitu sebesar 1,11% (mtm) atau 5,08% (yoy), lebih tinggi dibandingkan Nasional yang mencatatkan inflasi sebesar 0,21 % (mtm) atau 1,82 (yoy).

Kendati demikian, KPw BI Provinsi Riau optimis inflasi Riau tahun 2025 akan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi Nasional, yaitu 2,5% ± 1% (yoy). 

Hal ini sejalan dengan kuatnya sinergi dan kolaborasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau beserta seluruh instansi dan OPD terkait melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dari sisi Stabilitas Sistem Keuangan, kinerja intermediasi perbankan di Provinsi Riau terpantau masih kuat, mendukung pertumbuhan perekonomian Riau. 

Kinerja penyaluran kredit kepada korporasi tercatat meningkat pada triwulan II 2025 didukung oleh kemampuan bayar korporasi yang tetap baik di tengah kinerja korporasi yang tetap solid. 

Lebih lanjut, penyaluran kredit Rumah Tangga (RT) terpantau masih tumbuh positif meskipun sedikit melambat dari triwulan sebelumnya. 

Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan Riau pada triwulan II 2025 tercatat sebesar 79,46%, sedikit menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat 80,35%. 

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perbankan masih cukup longgar untuk mendorong penyaluran kredit yang lebih tinggi.

Pada triwulan II 2025, aliran uang tunai masuk ke atau keluar dari Bank Indonesia Provinsî Riau mencatatkan posisi net-outflow yang lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. 

Pergerakan net-outflow dari Bank Indonesia Provinsi Riau pada triwulan II 2025 tercatat sebesar Rp860,37 miliar, lebih rendah dibandingkan net-outflow triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp3,34 triliun.

Sementara itu, secara umum transaksi non-tunai di Riau pada triwulan II 2025 tercatat menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, khususnya transaksi melalui SKNBI, Bl-RTGS, kartu kredit, UE, dan QRIS. 

Di sisi lain, kinerja transaksi menggunakan kartu debit menunjukkan perlambatan. 

Lebih lanjut, nominal transaksi SKNBI di Provinsi Riau masih mengalami kontraksi sebesar 7,20% (yoy), namun membaik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang terkontraksi sebesar 1 1,42% (yoy). 

Hal serupa juga terjadi pada volume transaksi melalui Bl-RTGS yang terkontraksi 9,47% (yoy), lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 14,36% (yoy).

Lebih lanjut, volume transaksi kartu kredit menunjukkan perbaikan pada triwulan II 2025. Selain itu, kinerja nominal transaksi UE tercatat tumbuh 16,3% (yoy) atau senilai Rp2,02 triliun pada triwulan laporan. 

Berdasarkan kategorinya, transaksi untuk berbelanja mendominasi keseluruhan jenis transaksi UE yaitu senilai Rpl ,46 triliun atau dengan pangsa sebesar 72,42%.

Perekonomian Riau pada tahun 2025 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. 

Pertumbuhan ekonomi Riau diperkirakan berada pada kisaran 4,19 — 4,85 0/0 (yoy), cenderung bias atas dan lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52 0/0 (yoy). 

Percepatan ekonomi Riau tahun 2025 terutama dipengaruhi oleh peningkatan kinerja net export LN. 

Namun demikian, potensi disrupsi perdagangan internasional dan kondisi geopolitik menahan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Inflasi Riau pada tahun 2025 diperkirakan terkendali dalam rentang sasaran inflasi 2,5%±1 % (yoy). 

Terkendalinya inflasi Riau didukung oleh komponen Volatile Food (VF) atau komoditas pangan bergejolak dan komponen Core Inflation (Cl) atau inflasi inti, sementara komponen inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah atau Administered Price (AP) diperkirakan mengalami peningkatan yang terkendali. 

Prospek tersebut didasari oleh penguatan upaya pengendalian inflasi VF melalui perbaikan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, optimalisasi pengolahan pasca panen, program dukungan penyediaan sarana produksi dan alat mesin pertanian, serta penguatan kualitas SDM dan korporasi petani. 

Sementara itu, inflasi Cl diperkirakan terjaga seiring dengan ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar, imported inflation yang terkendali sejalan dengan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi Riau. 

Terakhir, inflasi AP diperkirakan mengalami peningkatan terbatas seiring dengan kebijakan Pemerintah untuk menjaga stabilitas tarif listrik, tarif angkutan udara, dan tarif parkir. 

Kendati demikian, risiko ketegangan geopolitik, bencana alam dan hidrometeorologi, kenaikan UMP Riau sebesar 6,5% tahun 2025, penyesuaian harga BBM non-subsidi masih perlu dicermati karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju inflasi Riau. 

Melihat perkembangan berbagai indikator tersebut, diperlukan respon kebijakan yang kuat berbasis sinergi antar stakeholdersterutama TPIP dan TPID, termasuk TPD se-Provinsi Riau.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau terus berupaya untuk mendorong transformasi ekonomi dengan memperkuat sinergi kebijakan, salah satunya melalui kegiatan BEDELAU 2025 (Bincang Ekonomi dan Diseminasi Dukung Akselerasi Ekonomi Riau) yang pada tahun ini mengangkat tema "Strategi Peningkatan Produktivitas Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau dan Nasional".

Bedelau 2025 dilaksanakan Hotel Pangeran Pekanbaru, Selasa 21 Oktober 2025.

Kegiatan ini merupakan diseminasi hasil kajian yang dilakukan antara KPw BI Provinsi Riau bersama Institut Pertanian Bogor yang bertujuan untuk memperkuat peran sektor Perkebunan, mengingat sektor ini merupakan salah satu sektor ułama penggerak perekonomian di Provinsi Riau.

Melalui kajian ini, KPw BI Provinsi Riau berupaya memberikan rekomendasi kebijakan yang konkret bagi seluruh stakeholders khususnya dałam rangka meningkatkan produktivitas Perkebunan Sawit Rakyat, serta mendorong hilirisasi komoditas sawit guna memperkuat daya saing ekonomi Riau dan kontribusinya terhadap perekonomian Nasional.

BEDELAU 2025 menjadi bentuk nyata kontribusi Bank Indonesia dalam memperkuat peran advisory sebagai motor pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun Nasional. 

Forum ini menghadirkan Nasarumber yang kompeten di bidang-nya, yaitu Prof. Bayu Krisnamurthi, M.S Guru Besar Agribisnis — Institut Pertanian Bogor dan Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H Guru Besar Hukum Ekonomi — Universitas Sebelas Maret. 

Kegiatan ini merupakan kolaborasi lintas sektor, antara Pemerintah Daerah, Otoritas, Akademisi, dan Pelaku Usaha untuk merumuskan strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan perekonomian Riau yang lebih inklusif, berdaya tahan, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.