https://www.radaroke.com

  • Beranda
  • Pilihan
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://www.radaroke.com

Iklan Rohul 1

https://www.radaroke.com

  • ";
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

Terbaru

Trending

Pilihan

RadarTVoke

Ketika Aroma Kapitalisme Migas Kembali Menyengat

Ketika Aroma Kapitalisme Migas Kembali Menyengat

Beranda / Daerah / Pekanbaru
Senin, 03 November 2025 - 11:53 WIB  
Editor : Abdul Kadir

KETIKA PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mulai mewacanakan kembali skema cost recovery dalam pengelolaan minyak Riau, aroma lama dari kapitalisme migas kembali menyengat.

Skema yang sempat “dimakamkan” dengan dalih efisiensi kini hidup lagi—dan, ironisnya, dibungkus dengan jargon nasionalisme energi. Tapi dari kacamata sosialis, ini bukan tentang nasionalisme; ini tentang siapa yang benar-benar menikmati hasil bumi rakyat.

Cost Recovery: Romantika Lama yang Menguntungkan Elit

Bagi rakyat pekerja, istilah cost recovery bukan sekadar istilah teknis—ia simbol ketimpangan struktural.

Di bawah sistem ini, perusahaan migas mengklaim biaya produksi dari negara sebelum membagi hasil. Artinya: rakyat menanggung risiko, korporasi memanen laba.

Inilah wajah klasik kapitalisme sumber daya alam. Ketika perusahaan berbicara soal “biaya operasional,” yang mereka maksud adalah tagihan makan siang direksi, kendaraan dinas, bahkan jet sewaan yang nanti dicatat sebagai biaya eksplorasi. Negara—dengan dalih menjaga produksi—diam saja, bahkan ikut menjustifikasi.

Di Riau, tanah yang diperas habis-habisan sejak era Caltex hingga kini, rakyat hanya jadi penonton. Jalan rusak, lingkungan tercemar, dan sumur minyak tua ditinggalkan seperti kuburan industri.

Kini ketika PHR datang membawa skema lama, rakyat kembali harus bertanya: apa bedanya dari penjajahan korporasi asing dulu?

Nasionalisme Palsu di Balik Bendera Merah Putih

Kembali ke cost recovery sering dikemas dengan narasi “kemandirian energi nasional.”Padahal, kemandirian macam apa jika perusahaan masih bergantung pada pengembalian biaya dari kas negara? Ini bukan kemandirian—ini subsidi terselubung bagi kapital.

Dalam logika sosialisme, sumber daya strategis seperti minyak harus dikelola sepenuhnya untuk kesejahteraan publik, bukan untuk neraca laba BUMN.

PHR, betapapun memakai nama “Pertamina”, tetaplah entitas bisnis yang mengejar profit. Dan ketika profit ditempatkan di atas kepentingan sosial, maka rakyat akan selalu berada di urutan terakhir.

Rakyat Riau: Tanah Kaya, Hidup Melarat

Sudah terlalu lama rakyat Riau hidup di antara ironi: minyaknya melimpah, tapi warganya menjerit harga gas elpiji naik, listrik tak stabil, dan lingkungan hancur.

Ketika cost recovery dijalankan, uang miliaran dolar mengalir—namun bukan ke desa-desa sekitar sumur, melainkan ke laporan keuangan dan tender proyek.

Selama sistem kepemilikan tetap kapitalistik, rakyat hanya akan jadi “pemilik simbolik.” Hasil bumi memang dari Riau, tapi nilai lebihnya—surplus yang lahir dari keringat rakyat dan alam—disedot ke pusat kekuasaan dan elite ekonomi.

Energi untuk Rakyat, Bukan Korporasi

Yang dibutuhkan bukan cost recovery, tapi people’s recovery. Rakyat harus memulihkan haknya atas tanah dan minyaknya sendiri.

Pengelolaan migas semestinya berbasis pada model koperasi energi rakyat, transparan, dan dikontrol oleh publik.

Setiap liter minyak yang diproduksi harus bisa dikonversi langsung menjadi manfaat sosial: sekolah, rumah sakit, subsidi pupuk, atau energi murah untuk rakyat desa.

Jika tidak, maka Riau hanya akan terus menjadi koloni energi—di mana asap industri menutup langit, sementara rakyatnya tetap menyalakan pelita.

Cost Recovery Adalah Reinkarnasi Ketimpangan

Wacana PHR untuk kembali ke cost recovery bukan langkah maju, melainkan mundur ke era eksploitasi terselubung. Ini bukan sekadar isu teknis industri, tapi persoalan kedaulatan ekonomi rakyat.

Selama minyak Riau belum menjadi milik rakyat, bukan hanya di atas kertas tapi dalam sistem pengelolaannya, maka setiap barel yang dipompa adalah simbol ketidakadilan sosial yang terus berulang.

 

Penulis: Abdul Hafidz AR, S. IP, 

Pimred ranahriau.com, 

Humas Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. 


TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BACA JUGA

  • BEM Se-Riau Wilayah Bengkalis Dukung Perjuangan Masyarakat Bukit Batu Tuntut Dana CSR PT Surya Dumai

    BEM Se-Riau Wilayah Bengkalis Dukung Perjuangan Masyarakat Bukit Batu Tuntut Dana CSR PT Surya Dumai

    Selasa, 04/03/2025 - 16:07 WIB
  • Tiga Bulan Jembatan Sungai Rokan Dibiarkan, Himpunan Mahasiswa Rohul Bakal Geruduk DPRD Riau

    Tiga Bulan Jembatan Sungai Rokan Dibiarkan, Himpunan Mahasiswa Rohul Bakal Geruduk DPRD Riau

    Rabu, 26/02/2025 - 14:54 WIB
  • Berasal dari Desa Terpencil dan Berhasil Jadi Gubernur, Segini Harta Kekayaan Abdul Wahib

    Berasal dari Desa Terpencil dan Berhasil Jadi Gubernur, Segini Harta Kekayaan Abdul Wahib

    Minggu, 23/02/2025 - 19:47 WIB
  • Sejumlah Alat Berat yang Digunakan PETI Masih Bebas Beroperasi di Kuansing, Inisial AN Diduga Kebal Hukum

    Sejumlah Alat Berat yang Digunakan PETI Masih Bebas Beroperasi di Kuansing, Inisial AN Diduga Kebal Hukum

    Senin, 17/02/2025 - 00:18 WIB

JANGAN LEWATKAN

  • Polisi Hadir di Setiap Sudut Desa, Tim Raga Polsek Tapung Patroli Dialogis, Sapa Warga, Ingatkan Bahaya Geng Motor, Jamin Keamanan Masyarakat!

    Kupas Kasus•
    Sabtu, 01/11/2025 - 19:42 WIB
    Tapung, www.radaroke.com - Polsek Tapung terus meningkatkan kegiatan patroli untuk menjaga keamanan
  • Suharmi Hasan Resmi Pimpin Gapembi Wilayah Riau Periode 2025-2030

    Kupas Kasus•
    Sabtu, 01/11/2025 - 12:35 WIB
    Pekanbaru, www.radaroke.com - Pengurus Gabungan Pengusaha Makan Bergizi (Gapembi) Wilayah Riau
  • Polsek Tapung Hilir Tangkap Pengedar Gaun Ganja Kering, 18,43 Gram BB Diamankan!

    Kupas Kasus•
    Sabtu, 01/11/2025 - 08:49 WIB
    Tapung Hilir, www.radaroke.com - Jajaran Polsek Tapung Hilir berhasil mengamankan seorang pria
  • Layanan Roro Bengkalis Hanya Dilayani Dua Kapal, Swarna Dharma Masuk Docking

    Kupas Kasus•
    Rabu, 29/10/2025 - 02:59 WIB
    Bengkalis,Radaroke.com-DinasPerhubungan Kabupaten Bengkalis memastikan bahwa mulai 30 Oktober 2025,
  • Dermaga 1 Pelabuhan Penyeberangan Sungai Selari Ditutup Sementara untuk Perbaikan Infrastruktur

    Kupas Kasus•
    Sabtu, 01/11/2025 - 02:55 WIB
    Bengkalis,Radaroke.comDinasPerhubungan Kabupaten Bengkalis melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT)
  • Jumat Curhat Polsek Tapung: Kapolsek Tampung Keluhan Warga, Bahas Asuransi Laka Lantas, Begal, Hingga Pencurian Sawit!

    Kupas Kasus•
    Jumat, 31/10/2025 - 14:59 WIB
    Tapung, www.radaroke.com - Polsek Tapung menggelar kegiatan “Jumat Curhat” bersama
Iklan Rohul 2

TRENDING

  • Terhadap Isu Tuntutan Pengungsi Rohingya di Pekanbaru

    Terhadap Isu Tuntutan Pengungsi Rohingya di Pekanbaru

    Minggu, 25/01/2026 - 18:56 WIB
  • Aksi Maling Motor Siang Bolong Digagalkan Warga Tapung

    Aksi Maling Motor Siang Bolong Digagalkan Warga Tapung

    Jumat, 23/01/2026 - 18:40 WIB
  • PeHR Luncurkan Green School Movement di Kampar, Dampak Nyata Green Policing Polda Riau

    PeHR Luncurkan Green School Movement di Kampar, Dampak Nyata Green Policing Polda Riau

    Kamis, 29/01/2026 - 17:56 WIB
  • Mantan Kades Indra Sakti Divonis 7 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Alih Status Tanah Transmigrasi

    Mantan Kades Indra Sakti Divonis 7 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Alih Status Tanah Transmigrasi

    Senin, 26/01/2026 - 20:50 WIB
  • Polsek Tapung Ringkus Pencuri Komponen, Aset PHR Selamat

    Polsek Tapung Ringkus Pencuri Komponen, Aset PHR Selamat

    Minggu, 25/01/2026 - 13:33 WIB
  • Ratusan Siswa Tapung Tanam

    Ratusan Siswa Tapung Tanam' Pohon Bersama Kapolres, 'Green Policing' Dimulai!

    Kamis, 29/01/2026 - 16:58 WIB
  • INPEST Desak Audit PT SPR Demi Transparansi dan Progres Bisnis

    INPEST Desak Audit PT SPR Demi Transparansi dan Progres Bisnis

    Jumat, 23/01/2026 - 16:09 WIB
  • Tim Gasak Polres Kampar Amankan Pelaku Curanmor Berkat Info Masyarakat

    Tim Gasak Polres Kampar Amankan Pelaku Curanmor Berkat Info Masyarakat

    Minggu, 01/02/2026 - 14:17 WIB
  • Ini Langkah Kemkomdigi Perkuat Akses Digital di Wilayah 3T

    Ini Langkah Kemkomdigi Perkuat Akses Digital di Wilayah 3T

    Selasa, 27/01/2026 - 09:57 WIB
  • Masyarakat Apresiasi Inovasi Layanan Pertanahan yang Semakin Informatif: Setelah Datang Langsung Ternyata Lebih Mudah

    Masyarakat Apresiasi Inovasi Layanan Pertanahan yang Semakin Informatif: Setelah Datang Langsung Ternyata Lebih Mudah

    Rabu, 21/01/2026 - 16:28 WIB
Iklan P09

TOPIK VIRAL

  • # Presiden Prabowo      

  • # Pemprov Riau      

  • # Disdik Riau      

  • # Ketum APSI      

  • # Gubernur Riau      

Space Iklan P25
    • Ikuti Kami di:



  • Disclaimer     Kontak Kami     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    RadarOke.com - All Right Reserved
    Desain by : Sarupo