Banjir Sumatera: Ketika Penderitaan Rakyat Hanya Jadi Latar Foto Pejabat
Beranda / Gagasan /
SUMATERA kembali digulung banjir besar. Air naik, rumah tenggelam, warga kehilangan harta benda bahkan keluarga. Namun di balik jerit dan lumpur, ada ironi yang menganga: bencana seolah hanya diperlakukan sebagai tontonan rutin oleh para pemangku kebijakan.
Banjir Bukan Musibah; Ini Akibat Kapitalisme yang Menggila
Setiap tetes air yang meluap adalah bukti kerakusan: hutan digunduli, sungai dipersempit, bukit diperkosa tambang, dan lahan basah disulap jadi kebun industri.
Ini bukan semata “alam marah”.
Ini modal yang rakus, yang mengambil tanpa memulihkan.
Dan pemerintah?
Lebih sering memilih bersahabat dengan korporasi daripada dengan rakyat.
Rakyat Menjadi Tumbal, Pejabat Sibuk Gaya
Ketika desa tenggelam, yang tiba bukan solusi cepat, tapi:
Rombongan pejabat berjaket seragam baru, kamera media memenuhi tepi banjir,
ucapan belas kasih yang lebih cocok jadi caption Instagram daripada tindakan nyata.
Rakyat butuh logistik, bukan lip service. Butuh jembatan aman, bukan janji pembangunan yang selalu “menunggu anggaran”.
Pemerintah Sibuk Menyembuhkan Citra, Bukan Menyembuhkan Negeri
Setiap bencana, kita dijejali konferensi pers dan pernyataan klasik: “Kami telah menurunkan tim… Kami siap membantu… Kami menunggu data lengkap…”
Sementara warga mengungsi dalam ketakutan, anak-anak menggigil, sakit mulai menyerang, dan air terus naik.
Bencana dijadikan panggung politik: siapa paling cepat terlihat peduli, bukan siapa paling cepat bekerja.
Sumatera Diambil Kekayaannya, Tapi Tidak Dilindungi
Rakyat Sumatera tahu betul: kekayaan pulau ini diangkut keluar setiap hari. Tapi ketika banjir datang? Infrastruktur keropos, sistem peringatan minim, mitigasi ala kadarnya.
Pulau penuh emas, minyak, kayu, dan sawit… tapi tetap banjir seperti kampung yang tidak dianggap penting.
Itulah wajah ketidakadilan struktural.
Rakyat Tidak Butuh Iba, Rakyat Butuh Keberpihakan
Yang diperlukan bukan kunjungan seremonial, bukan pernyataan empati, bukan pose di perahu karet. Yang rakyat butuhkan adalah:
1. Penegakan hukum yang tegas terhadap perusak lingkungan,
2. Perbaikan tata ruang yang tidak bisa dibeli korporasi,
3. Pemimpin yang berani melawan modal demi keselamatan rakyat.
Karena banjir bukan sekadar air. Ia adalah jeritan sistem yang gagal melindungi mereka yang paling miskin dan paling lemah.
Banjir Sumatera adalah cermin dari negara yang terlalu sibuk merawat kepentingan pemodal ketimbang merawat warganya.
Jika pemerintah terus menunduk pada uang dan mengabaikan rakyat, maka setiap musim hujan adalah pengingat pedih bahwa:
Yang tergenang bukan hanya rumah tetapi juga keadilan.
Penulis : Abdul Hafidz AR, S. IP,
Pimred ranahriau.com,
Pemerhati Sosial, aktif diberbagai Organisasi dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
PJ KEPALA DESA PEDEKIK ASWANDI TINJAU OPERASIONAL UNIT SPPG DI DAPUR MBG
Bengkalis,Radaroke.com-PJ Kepala Desa Pedekik, Aswandi, melakukan peninjauan langsung ke unit
Pj Kades Pedekik Dorong Revitalisasi Budaya Melayu Lewat Lomba Gasing Tradisional
Bengkalis,Radaroke.com-Penjabat Kepala Desa Pedekik, Aswandi, menegaskan pentingnya revitalisasi
Kapolsek Bengkalis Beri Penyuluhan UU ITE di Pedekik, Tekankan Pentingnya Etika Bermedia Sosial
Bengkalis,Radaroke.com-Kapolsek Bengkalis menggelar penyuluhan hukum terkait Undang-Undang
BUMDes Halwah Desa Pedekik Gelar Gebyar Bagi Hasil, Warga Dapat Door Prize Menarik
Bengkalis,Radaroke.com--Dalam rangka memeriahkan (Gebyar) bagi hasil, Unit Simpan Pinjam (USP)
Pj Kepala Desa Pedekik Hadiri Haul Akbar Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani ke-886
Bengkalis,Radaroke.com-Pj Kepala Desa Pedekik turut menghadiri Haul Akbar Syekh Abdul Qodir
Musrenbangdes Pedekik Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan Desa
Bengkalis,Radaroke.com–Pemerintah Desa (Pemdes) Pedekik menggelar Musyawarah Perencanaan
Komentar Via Facebook :