Rakerda Evaluasi DIPA 2025 dan Rencana Aksi 2026 BPN Riau Resmi Ditutup

Beranda / Daerah / Bengkalis

Senin, 05 Januari 2026 - 13:37 WIB

Editor : Abdul Kadir

Bengkalis,Radaroke.com-Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Evaluasi Pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2025, Bedah DIPA, dan Rencana Aksi Kegiatan Tahun Anggaran 2026 di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau resmi ditutup setelah seluruh rangkaian agenda berlangsung dengan baik, lancar, dan penuh komitmen.(5-12026)

Kegiatan Rakerda ini menjadi forum strategis bagi seluruh satuan kerja untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2025. Melalui sesi bedah DIPA, peserta mengkaji secara mendalam alokasi serta pemanfaatan anggaran, sekaligus merumuskan rencana aksi kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang terukur, realistis, dan berorientasi pada peningkatan kinerja.

Seluruh pembahasan yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan ke depan agar berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta selaras dengan sasaran strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Pada kesempatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis berhasil meraih sejumlah penghargaan, di antaranya sebagai Satuan Kerja dengan Realisasi Penyerapan Anggaran di Atas Prognosis Tahun 2025 serta Penghargaan Kinerja Kegiatan Akses Reforma Agraria Terbaik Tahun 2025. Capaian ini menjadi bukti nyata komitmen dan kerja keras seluruh jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis dalam mengelola program dan anggaran secara optimal, profesional, dan berorientasi pada hasil.

Dalam sambutannya saat penutupan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasi aktif, kontribusi pemikiran, serta sinergi yang terbangun selama kegiatan berlangsung.

Beliau menegaskan bahwa komitmen bersama dalam menindaklanjuti hasil Rakerda merupakan kunci utama untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran dan program kerja yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan pertanahan di Provinsi Riau.

Dengan berakhirnya Rakerda ini, diharapkan seluruh satuan kerja dapat mengimplementasikan hasil evaluasi dan rencana aksi secara konsisten demi mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna bagi masyarakat.(Bpn)