https://www.radaroke.com

  • Beranda
  • Pilihan
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://www.radaroke.com

IKLAN SMP

https://www.radaroke.com

  • ";
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

Terbaru

Trending

Pilihan

RadarTVoke

Terhadap Isu Tuntutan Pengungsi Rohingya di Pekanbaru

Muhammad Irfan Zuhri Kabid Sosgam Ipemaru.  Foto: Ist

Pernyataan Sikap Kabid Sosgam IPEMARU

Terhadap Isu Tuntutan Pengungsi Rohingya di Pekanbaru

Beranda / Gagasan /
Minggu, 25 Januari 2026 - 18:56 WIB  
Editor : Abdul Kadir

IKATAN Pelajar dan Mahasiswa Riau (IPEMARU) memandang tuntutan pengungsi Rohingya di Kota Pekanbaru terkait biaya hidup layak dan fasilitas penunjang sebagai fenomena kemanusiaan yang perlu dikaji secara komprehensif, objektif, dan berimbang.

Sebagai kelompok rentan tanpa kewarganegaraan (stateless persons), pengungsi Rohingya berada dalam kondisi keterbatasan akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga aspirasi yang disampaikan dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup dan martabat kemanusiaan.

Namun demikian, IPEMARU menegaskan bahwa penanganan isu pengungsi tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-ekonomi daerah dan kapasitas negara.

Indonesia, khususnya pemerintah daerah, memiliki keterbatasan kewenangan dan anggaran dalam menangani pengungsi internasional, terlebih mengingat status Indonesia sebagai negara transit yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951.

Oleh sebab itu, tanggung jawab utama pemenuhan kebutuhan pengungsi seharusnya berada pada lembaga internasional yang memiliki mandat dan sumber daya yang relevan, seperti UNHCR dan IOM.

IPEMARU juga menyoroti potensi dampak sosial yang dapat muncul apabila kebijakan bantuan tidak dikelola secara transparan dan proporsional.

Di tengah kondisi ekonomi masyarakat lokal yang masih menghadapi berbagai tantangan, peningkatan bantuan pengungsi tanpa pendekatan komunikatif berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan distorsi rasa keadilan.

Dalam konteks ini, prinsip keadilan sosial dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat daerah harus tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan kemanusiaan.

Sebagai organisasi mahasiswa, IPEMARU mendorong adanya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga internasional dengan pendekatan yang lebih humanis, akuntabel, dan berbasis data.

Penanganan pengungsi harus diarahkan pada pemenuhan hak dasar secara layak tanpa mengabaikan stabilitas sosial dan kepentingan masyarakat lokal.

Dengan demikian, isu pengungsi tidak dipolitisasi secara emosional, melainkan diselesaikan melalui pendekatan kebijakan yang rasional, berkeadilan, dan berlandaskan nilai kemanusiaan.


TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BACA JUGA

  • PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    Jumat, 16/10/2026 - 20:41 WIB
  • Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Jumat, 11/09/2026 - 08:36 WIB
  • Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Kamis, 30/07/2026 - 19:49 WIB
  • Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Jumat, 24/07/2026 - 17:13 WIB

JANGAN LEWATKAN

  • Polsek Tapung Ringkus Pencuri Komponen, Aset PHR Selamat

    Kupas Kasus•
    Minggu, 25/01/2026 - 13:33 WIB
    Tapung, www.radaroke.com - Jajaran Polsek Tapung berhasil mengungkap kasus pencurian komponen
  • Aksi Maling Motor Siang Bolong Digagalkan Warga Tapung

    Kupas Kasus•
    Jumat, 23/01/2026 - 18:40 WIB
    Tapung, www.radaroke.com - Aksi pencurian sepeda motor kembali terjadi di siang bolong. Seorang
  • INPEST Desak Audit PT SPR Demi Transparansi dan Progres Bisnis

    Kupas Kasus•
    Jumat, 23/01/2026 - 16:09 WIB
    Pekanbaru, www.radaroke.com - Lembaga Independen Pembawa Suara Transparansi (INPEST) menegaskan
  • Di Momen Peringatan Hari Desa Nasional Tahun 2026, Wamen Ossy: Legalitas Hak Atas Tanah Penting untuk Dukung Pembangunan Desa

    Kupas Kasus•
    Kamis, 15/01/2026 - 17:02 WIB
    Boyolali,Radaroke.com– Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan
  • Kinerja dan Inovasi Diakui, ATR/BPN Raih Berbagai Penghargaan Nasional Sepanjang 2025

    Kupas Kasus•
    Rabu, 14/01/2026 - 17:00 WIB
      ​Jakarta,Radaroke.com– Sepanjang tahun 2025, Kementerian Agraria dan Tata
  • Hadiri Perayaan Natal, Wamen Ossy: Notaris dan PPAT Punya Peran Strategis Hadirkan Negara bagi Masyarakat

    Kupas Kasus•
    Kamis, 15/01/2026 - 16:59 WIB
    ​Jakarta,Radaroke.com- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan
Iklan Rohul 2

TRENDING

  • Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Jumat, 06/11/2026 - 11:00 WIB
  • Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Senin, 09/11/2026 - 10:53 WIB
  • Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sabtu, 07/11/2026 - 19:43 WIB
  • Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Jumat, 06/11/2026 - 11:00 WIB
  • Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

    Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

    Jumat, 06/11/2026 - 09:48 WIB
  • Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Sabtu, 07/11/2026 - 10:55 WIB
  • Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Selasa, 17/11/2026 - 00:27 WIB
  • Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Sabtu, 14/11/2026 - 15:34 WIB
  • Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Selasa, 10/11/2026 - 12:22 WIB
  • Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Jumat, 13/11/2026 - 20:57 WIB
Banner P09

TOPIK VIRAL

  • # Wawako Markarius      

  • # Pemko Pekanbaru      

  • # Plt Gubri      

  • # Dinas Pendidikan Provinsi Riau      

Space Iklan P10
    • Ikuti Kami di:



  • Disclaimer     Kontak Kami     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    RadarOke.com - All Right Reserved
    Desain by : Sarupo