Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah. Foto: Int
Beli LPG 3 Kg Pakai Sidik Jari dan Retina Mata, Gampang Atau Malah Menyulitkan?
Beranda / Ekonomi Bisnis /
Jakarta, www.radaroke.com - Usulan baru terkait penyaluran gas LPG 3 kilogram kembali mencuat ramai diperbicangkan.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengemukakan gagasan agar pembelian LPG subsidi dilakukan menggunakan sistem verifikasi biometrik, seperti sidik jari hingga pemindaian retina mata.
Langkah ini diusulkan sebagai upaya untuk memastikan subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selama ini, penyaluran LPG 3 kg kerap disorot karena dinilai masih belum tepat sasaran dan rawan disalahgunakan.
Menurut Said, pendekatan berbasis data saja belum cukup untuk menjamin akurasi distribusi. Diperlukan sistem verifikasi tambahan yang lebih ketat dan sulit dimanipulasi.
“Yang diperlukan justru adalah subsidi elpiji 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said dalam keterangannya di Gedung DPR RI.
Pandangan Pengamat
Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai penerapan beli LPG 3 kg pakai sidik jari cukup efektif mencegah subsidi salah sasaran.
Ia menyinggung bagaimana sistem biometrik sudah diterapkan secara masif di dunia perbankan internasional.
Teknologi sidik jari dan retina sudah banyak digunakan, sehingga tinggal menyiapkan standar operasional prosedur.
Hadi memperkirakan sistem tersebut dapat disiapkan dalam waktu sekitar satu bulan. Sistem biometrik ini bisa diuji coba lebih dulu di wilayah terbatas. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menerapkan skema itu.
"Menurut saya, cukup efektif untuk diuji coba dalam koordinat tertentu sebelum diaplikasikan dalam area yang luas. Ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus," kata Hadi.
Hadi mengungkap ada sejumlah kebijakan selain biomterik yang bisa diterapkan agar penerima LPG 3 kg bisa tepat sasaran.
Pertama, sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi, misalnya menggunakan GPS atau RFID untuk pengawasan dan pemantauan distribusi LPG.
Kedua, pembatasan kuota berjenjang untuk kategori pengguna akhir yang berkaitan dengan volume pasokan.
Ketiga, penegakan hukum tanpa pandang bulu di setiap titik distribusi, khususnya pada level agen dan pangkalan.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai skema biometrik seperti sidik jari atau retina berpotensi efektif memperkuat verifikasi penerima subsidi.
"Metode ini menguatkan verifikasi penerima pada titik transaksi dan menutup celah peminjaman identitas yang sering terjadi pada skema berbasis KTP semata," katanya.
Menurut Syafruddin, kebijakan ini relevan saat konsumsi LPG 3 kg berpotensi mendekati 8,7 juta ton pada 2026, melebihi kuota yang ditetapkan sebesar 8,31 juta ton.
Verifikasi yang lebih ketat dapat membantu menekan kebocoran dan mengarahkan subsidi ke rumah tangga rentan.
Ia menilai efektivitas akan terasa jika pemerintah mengintegrasikan biometrik dengan klasifikasi desil BPS, pencatatan transaksi, dan pengawasan pangkalan serta subpangkalan. Sebab, biometrik hanya memverifikasi identitas, bukan otomatis memperbaiki distribusi.
Syafruddin menilai waktu paling ideal untuk menerapkan biometrik setelah pemerintah membuktikan sistem transaksi berbasis identitas berjalan stabil, data penerima tersinkron, dan rantai distribusi sudah rapi sampai sub-pangkalan.
Ia menyarankan uji coba enam bulan di wilayah tertentu sebelum diperluas. Penerapan sebaiknya dimulai dari daerah dengan jaringan kuat dan tingkat penyimpangan tinggi, lalu diperluas setelah terbukti mampu menekan kebocoran tanpa memicu antrean dan gangguan pasokan.
"Pemerintah harus memastikan reliabilitas server, kecepatan verifikasi, dan kepatuhan pangkalan sebelum menambah kompleksitas biometrik," kata Syafruddin.
Untuk mengoperasikan metode verifikasi biometrik, Syafruddin menilai biometrik membutuhkan investasi besar untuk perangkat pemindai, perawatan, pelatihan operator, integrasi sistem, keamanan data, dan dukungan teknis harian di jutaan titik transaksi.
"Biometrik layak dipertimbangkan sebagai penguat pada area berisiko tinggi kebocoran, bukan sebagai kewajiban nasional yang dipaksakan sekaligus," ucap Syafruddin.
Berpotensi Timbulkan Masalah
Syafruddin juga mengingatkan penggunaan sidik jari dan retina berpotensi memunculkan masalah baru.
Transaksi LPG 3 kg berlangsung di jaringan luas yang sering menghadapi keterbatasan listrik, internet, dan kualitas perangkat.
Menurutnya, kegagalan pembacaan biometrik, antrean panjang, perangkat rusak, atau server lambat bisa mengganggu akses energi harian masyarakat
"Jika pemerintah tidak menyiapkan prosedur fallback yang cepat dan adil, skema ini bisa menciptakan friksi sosial dan mendorong pembelian ke jalur tidak resmi," ujarnya.
Pro Kontra di Masyarakat
Gagasan penggunaan verifikasi biometrik juga berpotensi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Di satu sisi, sistem ini dinilai dapat meningkatkan akurasi dan transparansi distribusi. Di sisi lain, muncul kekhawatiran terkait kemudahan akses, kesiapan infrastruktur, hingga perlindungan data pribadi.
Sejumlah pihak menilai penerapan teknologi seperti sidik jari dan retina mata perlu dikaji secara matang sebelum diimplementasikan.
Selain membutuhkan perangkat khusus, sistem ini juga harus dipastikan aman dan tidak menyulitkan masyarakat, terutama di daerah dengan keterbatasan fasilitas.
Meski masih sebatas usulan, wacana ini menunjukkan adanya dorongan kuat dari legislatif untuk memperketat pengawasan distribusi subsidi.
Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari efektivitas, efisiensi, hingga dampak sosial yang mungkin timbul.
Dengan berbagai tantangan yang ada, pembenahan sistem distribusi LPG 3 kg memang menjadi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Diperlukan solusi yang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mudah diakses oleh masyarakat luas.
Ke depan, publik menanti langkah konkret yang akan diambil pemerintah dalam merespons usulan tersebut.
Apakah sistem biometrik akan benar-benar diterapkan, atau akan ada pendekatan lain yang lebih sederhana namun tetap efektif dalam menjaga subsidi tepat sasaran.***
Sumber: CNN
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
Sedang Tayang, Berikut Sinopsis Sinetron Terikat Janji
Jakarta, www.radaroke.com - Terikat Janji tengah menjadi sorotan publik lantaran menjadi momen
Melaju ke Semi Final Piala AFF Futsal 2026: Skuad Garuda Tumbangkan Timnas Malaysia
Bangkok, www.radaroke.com - Tim Nasional Futsal Indonesia kembali menorehkan hasil gemilang pada
Warga Keluhkan Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang, Bupati dan Plt Gubri Diminta Bangun Jalan Teropong I Kubang Kampar
Kampar, www.radaroke.com - Kondisi Jalan Teropong I, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu,
Ketua DPRD Inhu Sahkan 10 Ranperda Prioritas 2026, Fokus Perkuat Regulasi Daerah
Inhu, www.radaroke.com – DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menetapkan 10 Rancangan
DPRD Inhu Resmi Tempati Kantor Sementara, Bupati: Tetap Optimal Layani Masyarakat
Inhu, www.radaroke.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hulu
Polres Inhil Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Subsidi, Satu Orang Diamankan
Indragiri Hilir, www.radaroke.com – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indragiri
Komentar Via Facebook :