https://www.radaroke.com

  • Beranda
  • Pilihan
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://www.radaroke.com

IKLAN HARI RAYA IDUL FITRI

https://www.radaroke.com

  • ";
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

Terbaru

Trending

Pilihan

RadarTVoke

Berikan Kesaksian, Sekda Riau Sebut Pengangkatan Dani Nursalam dan Tata Maulana Jadi Tenaga Ahli Gubri Tanpa Dasar Hukum

Kolase foto Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Dr. H. Syahrial Abdi, AP, M.Si dan persidangan Abdul Wahid. Foto: Int

Berikan Kesaksian, Sekda Riau Sebut Pengangkatan Dani Nursalam dan Tata Maulana Jadi Tenaga Ahli Gubri Tanpa Dasar Hukum

Beranda / Politik Hukum /
Jumat, 10 April 2026 - 07:45 WIB  
Editor : Abdul Kadir

Pekanbaru, www.radaroke.com - Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi menjadi saksi persidangan Gubernur Riau Non Aktif Abdul Wahid menuai sorotan. 

Pasalnya, Syahrial dalam kesaksiannya di hadapan majelis hakim, mengatakan, penunjukan Dani M Nursalam dan Tata Maulana sebagai tenaga ahli Gubernur Riau Abdul Wahid tidak memiliki dasar hukum. 

Bahkan, Syahrial menyebut penunjukan keduanya tidak diperbolehkan dan tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau.

Syahrial Abdi menjelaskan, sejak 2025, secara regulasi, pengangkatan tenaga ahli gubernur sudah tidak diperbolehkan. 

"Berdasarkan kajian Bappeda dan Biro Hukum Provinsi Riau, tidak ada dasar hukum yang sah untuk pengangkatan tenaga ahli," kata Syahrial di hadapan majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama terkait pemerasan pada Dinas PUPR-PPKP Riau, di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Kamis (9/4/2026).

Meski demikian, Dani M Nursalam dan Tata Maulana tetap diangkat menjadi tenaga ahli atas perintah Gubernur Abdul Wahid dan dituangkan dalan Surat Keputusan (SK).

"Kalau lihat SK-nya ditetapkan pak Gubernur," ungkap Syahrial.

Syahrial menjelaskan, tidak lagi boleh adanya tenaga ahli gubernur, sebenarnya telah disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Namun, Abdul Wahid tetap meminta Dani M Nursalam dan Tata Maulana sebagai tenaga ahli.

Karena tidak ada dasar hukum yang sah untuk pengangkatan tenaga ahli, maka dalam APBD tidak lagi dianggarkan gaji maupun tunjangan untuk tenaga ahli.

"Kok mau pak Dani Nursalam ini bekerja tanpa digaji," tanya Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meyer Voltak Simanjuntak dengan nada heran.

Mendengar pertanyaan itu, Syahrial hanya diam. Namun berbeda dengan Dani M Nursalam yang duduk di jajaran kursi Tim Advokat, dia terlihat tersenyum.

Meski tidak mendapatkan gaji, khusus untuk Dani M Nursalam juga dilibatkan dalam proyek pembangunan Islamic Center Riau dan tim percepatan pembangunan kawasan Bukit Bandar pada 2025. Namun kedua proyek itu tidak terwujud.

Tidak Ada Kontribusi

Jaksa juga menyinggung kontribusi yang diberikan Dani M Nursalam selama menjadi tenaga ahli gubernur. 

"Sebagai tenaga ahli ada beri masukan atau analisa?" tanya jaksa.

Mendengar hal itu, Syahrial menjawab dengan tegas. 

"Tidak pernah, saya juga tidak tahu apa yang dikerjakan," ucap Syahrial.

Tidak sampai di situ, jaksa juga mencecar uang operasi sebesar Rp50 juta yang diterima Dani M Nursalam, setiap bulannya.

"Fakta kalau ada terima Rp50 juta per bulan, bagaimana"? sebut jaksa

"Tidak tahu," jawab Syahrial singkat.

Berbeda dengan Marjani. Dijelaskan Syahrial, dia diangkat sebagai ajudan Gubernur dengan SK resmi, sehingga memiliki dasar hukum yang sah untuk pengangkatan dan gaji.

"Dia menerima gaji, ada amprah," ungkap Syahrial.

Untuk diketahui, Dani M Nursalam diduga bersama Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid dan Kepala Dinas PUPRPKPP Muhammad Arief Setiawan, serta ajudannya Marjani, memaksa para kepala UPT Jalan dan Jembatan untuk menyerahkan sejumlah uang.

Peristiwa tersebut terjadi dalam rentang April hingga November 2025 di sejumlah lokasi di Pekanbaru, termasuk rumah dinas gubernur, kantor dinas, hingga kediaman pihak-pihak terkait. 

JPU KPK mengungkap, praktik tersebut bermula dari arahan Abdul Wahid dalam rapat pada 7 April 2025 di rumah dinas gubernur.

Dalam pertemuan itu, para pejabat diminta untuk patuh terhadap pimpinan dengan pernyataan “matahari hanya satu”, disertai ancaman mutasi bagi yang tidak mengikuti perintah.

Setelah Pemerintah Provinsi Riau menetapkan pergeseran anggaran tahun 2025 dengan nilai ratusan miliar rupiah, para kepala UPT disebut diminta menyetorkan “fee” sebagai bentuk loyalitas.

Permintaan tersebut disampaikan melalui Kepala Dinas PUPRPKPP dan perantara lainnya. 

Awalnya, para kepala UPT hanya menyanggupi setoran sekitar 2,5 persen dari anggaran. Namun jumlah itu kemudian dinaikkan menjadi 5 persen atau sekitar Rp7 miliar.

Para pejabat disebut terpaksa menyetujui permintaan tersebut karena adanya tekanan dan ancaman pencopotan jabatan. Setoran uang dilakukan secara bertahap.

Pada tahap pertama, terkumpul Rp1,8 miliar, diikuti tahap kedua sebesar Rp1 miliar, dan tahap ketiga Rp750 juta. Total uang yang terkumpul mencapai Rp3,55 miliar.

Dalam dakwaan juga diuraikan bahwa sebagian uang tersebut disalurkan kepada Abdul Wahid melalui perantara, serta digunakan untuk berbagai kepentingan non-kedinasan, termasuk kebutuhan pribadi dan kegiatan tertentu.

JPU KPK menilai perbuatan terdakwa melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang (Uau) RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UI RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UI Hukum Pidana (KUHP). 

 

Sumber: Cakaplah


TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BACA JUGA

  • Keberadaan Gelandangan dan Pengemis Kian Meresahkan

    Keberadaan Gelandangan dan Pengemis Kian Meresahkan

    Sabtu, 30/05/2026 - 20:53 WIB
  • Terungkap, Ini Aktivitas Abdul Wahid Sebelum OTT

    Terungkap, Ini Aktivitas Abdul Wahid Sebelum OTT

    Jumat, 29/05/2026 - 21:12 WIB
  • Waspada Kolesterol Tinggi Saat Makan Daging Idul Adha, Ini Gejalanya

    Waspada Kolesterol Tinggi Saat Makan Daging Idul Adha, Ini Gejalanya

    Rabu, 27/05/2026 - 21:27 WIB
  • Pihak J&T Kandis Bantah Penyekapan Terhadap Kurir dan Ungkap Dugaan Penukaran Paket HP, Motor Disebut Sebagai Jaminan

    Pihak J&T Kandis Bantah Penyekapan Terhadap Kurir dan Ungkap Dugaan Penukaran Paket HP, Motor Disebut Sebagai Jaminan

    Rabu, 27/05/2026 - 21:00 WIB

JANGAN LEWATKAN

  • Inhu Matangkan Rencana Islamic Center, Eks Terminal Pematang Reba Jadi Opsi Baru

    Kupas Kasus•
    Kamis, 09/04/2026 - 23:29 WIB
    Inhu, www.radaroke.com - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu mulai mematangkan rencana pembangunan
  • Bantah Semua Tuduhan, Abdul Wahid Nilai Narasi JPU Tidak Sesuai Fakta

    Kupas Kasus•
    Kamis, 09/04/2026 - 15:27 WIB
    Pekanbaru, www.radaroke.com - Gubernur Riau nonaktif, Abdul Wahid menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU)
  • Ketua DPRD Inhu Hadiri Rakor Karhutla 2026, Pemkab Inhu Siapkan Delapan Langkah Strategis

    Kupas Kasus•
    Kamis, 09/04/2026 - 09:48 WIB
    Rengat, www.radaroke.com – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu memperkuat kesiapsiagaan
  • Pemkab Bengkalis Serahkan Ambulans untuk Pustu Tegar Tingkatkan Layanan Kesehatan

    Kupas Kasus•
    Kamis, 09/04/2026 - 00:58 WIB
    Bengkalis, www.radaroke.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Dinas Kesehatan
  • GMNI Pertanyakan Perkembangan Kasus Tipikor Tambak Udang dan Status Hukum PT Genesis Kembong Jaya

    Kupas Kasus•
    Rabu, 08/04/2026 - 00:55 WIB
    Radaroke,com,Bengkalis– Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
  • Dirangkai Halal Bihalal, Kebersamaan dan Optimisme Warnai Pelantikan IKA- ITB Indragiri

    Kupas Kasus•
    Rabu, 08/04/2026 - 21:52 WIB
    Rengat, www.radaroke.com – Semangat kebersamaan dan optimisme menguat mewarnai prosesi
Iklan Rohul 2

TRENDING

  • Wujudkan Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas dan Kelompok Tani Pastikan Perkembangan Tumbuh Jagung Pipil Seluas 1 Ha

    Wujudkan Swasembada Pangan, Bhabinkamtibmas dan Kelompok Tani Pastikan Perkembangan Tumbuh Jagung Pipil Seluas 1 Ha

    Kamis, 21/05/2026 - 13:07 WIB
  • POLBENG FEST CHAPTER III: Ruang Kreativitas dan Pelestarian Budaya Generasi Muda

    POLBENG FEST CHAPTER III: Ruang Kreativitas dan Pelestarian Budaya Generasi Muda

    Minggu, 17/05/2026 - 00:53 WIB
  • Dukung Swasembada Pangan Nasional, Polsek Tapung Serahkan Benih Jagung Pipil Ke Sekdes Desa Sumber Makmur

    Dukung Swasembada Pangan Nasional, Polsek Tapung Serahkan Benih Jagung Pipil Ke Sekdes Desa Sumber Makmur

    Jumat, 29/05/2026 - 12:09 WIB
  • Bhabinkamtibmas Polsek Tapung Cek Perkembangan Tanaman Jagung Pipil di Desa Pelambaian

    Bhabinkamtibmas Polsek Tapung Cek Perkembangan Tanaman Jagung Pipil di Desa Pelambaian

    Senin, 18/05/2026 - 14:50 WIB
  • Praktik Nakal Bibit Kelapa di Inhil Terbongkar, Kerugiannya Miliaran

    Praktik Nakal Bibit Kelapa di Inhil Terbongkar, Kerugiannya Miliaran

    Rabu, 20/05/2026 - 17:22 WIB
  • Waspada, Begal di Pekanbaru Kembali Marak, Ini Kata Polisi

    Waspada, Begal di Pekanbaru Kembali Marak, Ini Kata Polisi

    Senin, 18/05/2026 - 16:57 WIB
  • Bhabinkamtibmas Bencah Kelubi Pastikan Tanaman Jagung Pipil Baru Tanam

    Bhabinkamtibmas Bencah Kelubi Pastikan Tanaman Jagung Pipil Baru Tanam

    Rabu, 20/05/2026 - 11:15 WIB
  • Khairul Amri Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum KOMAPAS Pekanbaru dalam Mubes VII

    Khairul Amri Resmi Terpilih Jadi Ketua Umum KOMAPAS Pekanbaru dalam Mubes VII

    Minggu, 17/05/2026 - 21:22 WIB
  • Jokowi yang Disebut, Malah Nadim yang Dituntut, Ini Penjelasannya

    Jokowi yang Disebut, Malah Nadim yang Dituntut, Ini Penjelasannya

    Sabtu, 16/05/2026 - 12:06 WIB
  • Polsek Tapung Tangkap Pasutri Pelaku Penggelapan Mobil dengan Modus Rental

    Polsek Tapung Tangkap Pasutri Pelaku Penggelapan Mobil dengan Modus Rental

    Senin, 25/05/2026 - 19:19 WIB
Iklan P09

TOPIK VIRAL

  • # Polres Siak      

  • # DPRRI      

  • # Presiden Prabowo      

  • # Polres Inhu      

  • # Bupati Bengkalis      

Space Iklan P25
    • Ikuti Kami di:



  • Disclaimer     Kontak Kami     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    RadarOke.com - All Right Reserved
    Desain by : Sarupo