Jamaah haji saat berada di tanah suci Mekkah. Foto: Int
Biaya Perjalanan Bengkak 1,7 Triliun, Ongkos Haji Bakal Naik?
Beranda / Nasional /
Jakarta, www.radaroke.com - Melonjaknya harga avtur dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan tiket penerbangan ke Arab Saudi naik.
Akibatnya, biaya perjalanan haji tahun ini membengkak hingga Rp 1,7 triliun. Kendati demikian, pemerintah menegaskan tak akan naikkan ongkos haji.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan persoalan kenaikan biaya haji ini kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam arahannya, kata dia, Presiden tak mau biaya tambahan ini dibebankan kepada calon jemaah.
"Kita sudah lapor Presiden dan beliau mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah haji," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/4/2026).
Gus Irfan menjelaskan, penyebab terjadinya lonjakan biaya haji hingga Rp 1,77 trilium karena harga avtur yang berdampak langsung pada ongkos penerbangan.
Selain itu, fluktuasi nilai mata uang turut memperbesar beban biaya haji tahun ini.
Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR guna mencari sumber pendanaan. Sejumlah opsi tengah disiapkan, termasuk memastikan dasar hukum pencairan anggaran tambahan.
"Tapi anggaran jelas masih ada, tinggal kita mencari langkah hukumnya untuk bisa menggelontorkan anggaran itu," jelasnya.
Ia berharap skema pembiayaan tambahan ini dapat segera diumumkan dalam waktu dekat. Mengingat waktu penyelenggaraan haji 2026 tinggal di depan mata.
Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Gus Irfan merinci biaya penerbangan meningkat dari semula Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun, seiring usulan kenaikan biaya operasional dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.
Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya sebesar Rp 974,8 miliar. Sementara Saudi Airlines mengusulkan kenaikan sebesar Rp 802,8 miliar.
Terkait kenaikan tersebut, Gus Irfan mengusulkan penambahan biaya haji dapat diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
Opsi lain adalah berasal dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang memahami, biaya penerbangan bengkak karena faktor eksternal. Ia menegaskan kenaikan tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah.
"Tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah, melainkan harus menjadi tanggung jawab negara," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar skema pembiayaan dapat berjalan akuntabel dan sesuai regulasi.
Sementara anggota Komisi VIII DPR, Abdul Wachid menyoroti, kemampuan BPKH dalam menanggung tambahan biaya. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan saat ini berbeda dibanding sebelumnya.
Sumber: Rmol
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
Ketua DPRD Inhu Ikuti Retreat KPPD di Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pusat-Daerah
Inhu, www.radaroke.com - Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Sabtu P. Sinurat, mengikuti
Dicari 30 Ribu Manajer Kopdes Status Pegawai BUMN, Ini Syarat dan Jadwal Daftarnya!
Jakarta, www.radaroke.com - Bagi kamu yang berminat jadi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan
Dinas Pendidikan Riau Tinjau Langsung Proyek Rp4 Miliar di SMAN 3 Kemuning, Pastikan Mutu dan Akuntabilitas
Inhil, www.radaroke.com – Komitmen mengawal kualitas infrastruktur pendidikan kembali
Polemik Wacana Gaji Guru Rp5 Juta per Bulan Disorot, Solusi atau Harapan Palsu?
Jakarta, www.radaroke.com – Polemik terkait usulan penyamarataan gaji guru sebesar Rp5 juta
Ajukan Gugatan, Ajudan Wahid, Marjani Malah Ditahan, KPK Ungkap Perannya
Jakarta, www.radaroke.com - Plt Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Achmad
Gelar Rapat Bulanan Perdana, Bupati Ade Agus Hartanto Tekankan Percepatan Program Prioritas
Inhu, www.radaroke.com — Bupati Indragiri Hulu Ade Agus Hartanto memimpin rapat bulanan
Komentar Via Facebook :