Jamaah haji saat berada di tanah suci Mekkah. Foto: Int

Biaya Perjalanan Bengkak 1,7 Triliun, Ongkos Haji Bakal Naik?

Beranda / Nasional /

Kamis, 16 April 2026 - 15:28 WIB

Editor : Abdul Kadir

Jakarta, www.radaroke.com - Melonjaknya harga avtur dan merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyebabkan tiket penerbangan ke Arab Saudi naik.

Akibatnya, biaya perjalanan haji tahun ini membengkak hingga Rp 1,7 triliun. Kendati demikian, pemerintah menegaskan tak akan naikkan ongkos haji.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan, pihaknya telah melaporkan persoalan kenaikan biaya haji ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dalam arahannya, kata dia, Presiden tak mau biaya tambahan ini dibebankan kepada calon jemaah.

"Kita sudah lapor Presiden dan beliau mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah haji," kata pria yang akrab disapa Gus Irfan dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Gus Irfan menjelaskan, penyebab terjadinya lonjakan biaya haji hingga Rp 1,77 trilium karena harga avtur yang berdampak langsung pada ongkos penerbangan.

Selain itu, fluktuasi nilai mata uang turut memperbesar beban biaya haji tahun ini.

Untuk menutup kekurangan tersebut, pemerintah telah berkonsultasi dengan DPR guna mencari sumber pendanaan. Sejumlah opsi tengah disiapkan, termasuk memastikan dasar hukum pencairan anggaran tambahan.

"Tapi anggaran jelas masih ada, tinggal kita mencari langkah hukumnya untuk bisa menggelontorkan anggaran itu," jelasnya.

Ia berharap skema pembiayaan tambahan ini dapat segera diumumkan dalam waktu dekat. Mengingat waktu penyelenggaraan haji 2026 tinggal di depan mata.

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Gus Irfan merinci biaya penerbangan meningkat dari semula Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun, seiring usulan kenaikan biaya operasional dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Airlines.

Garuda Indonesia mengajukan tambahan biaya sebesar Rp 974,8 miliar. Sementara Saudi Airlines mengusulkan kenaikan sebesar Rp 802,8 miliar.

Terkait kenaikan tersebut, Gus Irfan mengusulkan penambahan biaya haji dapat diambil dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Opsi lain adalah berasal dari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang memahami, biaya penerbangan bengkak karena faktor eksternal. Ia menegaskan kenaikan tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah.

"Tambahan biaya tersebut tidak boleh dibebankan kepada jemaah, melainkan harus menjadi tanggung jawab negara," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah perlu melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar skema pembiayaan dapat berjalan akuntabel dan sesuai regulasi.

Sementara anggota Komisi VIII DPR, Abdul Wachid menyoroti, kemampuan BPKH dalam menanggung tambahan biaya. Ia mengingatkan bahwa kondisi keuangan saat ini berbeda dibanding sebelumnya.

Sumber: Rmol