https://www.radaroke.com

  • Beranda
  • Pilihan
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://www.radaroke.com

IKLAN SMP

https://www.radaroke.com

  • ";
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

Terbaru

Trending

Pilihan

RadarTVoke

KPK Ungkap, Mengapa Koruptor Lebih Banyak Laki-Laki

Ilustrasi. Foto: Int

KPK Ungkap, Mengapa Koruptor Lebih Banyak Laki-Laki

Beranda / Kupas Kasus /
Jumat, 24 April 2026 - 09:27 WIB  
Editor : Abdul Kadir

Jakarta, www.radaroke.com - Selama puluhan tahun, sejak Indonesia merdeka, wajah pelaku koruptor nyaris tak berubah: didominasi laki-laki. 

Ini bukan sekadar persepsi, melainkan fakta berbasis data penindakan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, dari 1.782 perkara korupsi yang diusut sejak 2004, sebanyak 91% tersangkanya berjenis kelamin laki-laki. 

Meski demikian, KPK menyoroti adanya keterlibatan orang-orang dekat atau circle para pelaku dalam tindak pidana yang terjadi.

"Dari data yang dihimpun oleh KPK dari tahun 2004 sampai dengan hari ini, pelaku korupsi memang dominan laki-laki sejumlah 91% dan perempuan 9%. Kemudian di dalam modus-modus korupsi yang dilakukan kami melihat juga adanya fenomena circle dari para pelaku utama," kata Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo di Jakarta kemarin. 

Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2004 hingga awal 2025 menunjukkan, dari 1.904 pelaku korupsi, sebanyak 1.742 orang atau sekitar 91 persen adalah laki-laki.

"Sisanya 9 persen atau sebanyak 162 pelaku merupakan perempuan," kata Budi. 

Angka yang timpang ini memantik pertanyaan: apakah perempuan memang lebih antikorupsi, atau justru belum memiliki akses yang sama ke pusat-pusat kekuasaan?

Korupsi, Kekuasaan, dan Akses Tak Seimbang

Secara sosiologis, korupsi tumbuh dari peluang, dan peluang lahir dari kekuasaan.

Dalam struktur yang masih patriarkis, jabatan strategis seperti pengambil kebijakan, pengelola anggaran, hingga elite partai politik masih didominasi laki-laki.

Ketika akses terhadap kekuasaan tidak merata, maka peluang untuk menyalahgunakannya pun ikut timpang. 

Di titik ini, dominasi laki-laki dalam kasus korupsi bisa dibaca bukan semata soal moralitas, melainkan soal posisi dan akses.

Ada faktor lain yang lebih subtil: eksklusivitas jaringan korupsi itu sendiri.

Para peneliti menyebutnya sebagai The Glass Ceiling of Corruption. Jaringan ini kerap terbentuk dalam ruang-ruang informal yang maskulin dan tertutup—tempat di mana transaksi gelap dinegosiasikan di balik relasi pertemanan, loyalitas, dan kekuasaan.

Perempuan, dalam banyak kasus, tidak hanya jarang dilibatkan, tetapi juga kerap tersisih dari “lingkaran dalam” tersebut. 

Akibatnya, mereka secara struktural berada di luar ekosistem korupsi yang terorganisir.

Dari sisi perilaku, perempuan cenderung lebih risk-averse atau menghindari risiko. Dalam keputusan finansial berisiko tinggi, mereka umumnya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Ada pula faktor sosial yang tak kalah kuat: beban reputasi keluarga dan tanggung jawab domestik.

Kekhawatiran akan dampak buruk terhadap anak dan keluarga sering menjadi “rem” yang menahan perempuan untuk terlibat dalam praktik ilegal.

Minim, Tapi Bukan Nol

Riset Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (PUSKAPOL UI) pada 2024 memperkuat pola ini.

Di Komisi Pemilihan Umum (KPU), dari 18 kasus korupsi dalam 15 tahun, tercatat 29 pelaku laki-laki dan hanya satu perempuan.

Pola serupa juga ditemukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menariknya, ketika perempuan terlibat, perannya cenderung sebagai aktor pendukung dengan skala kasus yang relatif lebih kecil dibandingkan pelaku laki-laki.

Meski angkanya kecil, bukan berarti perempuan kebal korupsi. Sejumlah studi menunjukkan, dalam sistem yang rusak, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kerentanan yang sama.

Namun, kehadiran perempuan dalam jumlah signifikan terbukti mampu mengubah dinamika.

Diversitas gender dapat memecah budaya maskulin dalam birokrasi yang kerap menjadi lahan subur korupsi berjamaah.

Kehadiran perempuan di posisi strategis juga cenderung memperkuat mekanisme checks and balances dan mempersempit ruang terbentuknya klik-klik koruptif.

Contoh konkret terlihat di Bawaslu Kota Palu serta inisiatif kode etik internal di KPU RI yang digagas komisioner perempuan, keduanya menunjukkan bagaimana perspektif berbeda bisa melahirkan pengawasan yang lebih ketat.

Pada akhirnya, angka 91 persen bukan sekadar statistik. Ia adalah sinyal tentang ketimpangan akses sekaligus peluang perbaikan.

Mendorong keterwakilan perempuan di ruang publik bukan hanya soal keadilan gender, tetapi juga strategi memperkuat integritas.

Perempuan memang bukan tanpa cela, tetapi kehadiran mereka membawa perspektif etika yang berbeda, yang jika dikelola dengan baik, bisa menjadi salah satu kunci memutus rantai korupsi yang selama ini didominasi satu gender.

Sumber: Suara


TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BACA JUGA

  • PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    Jumat, 16/10/2026 - 20:41 WIB
  • Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Jumat, 11/09/2026 - 08:36 WIB
  • Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Kamis, 30/07/2026 - 19:49 WIB
  • Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Jumat, 24/07/2026 - 17:13 WIB

JANGAN LEWATKAN

  • Timbulkan Guncangan di Daerah Pulau, Gempa Magnitudo 5,1 Guncang Maluku Barat Daya

    Kupas Kasus•
    Jumat, 24/04/2026 - 08:43 WIB
    Jakarta, www.radaroke.com - Gempa Magnitudo 5,1 mengguncang wilayah Maluku Barat Daya, Jumat
  • Bandara SSK II Pekanbaru Mulai Berangkatkan Calon Jamaah Haji, Ini Jadwalnya

    Kupas Kasus•
    Kamis, 23/04/2026 - 22:07 WIB
    Pekanbaru, www.radaroke.com - Sebanyak 424 jamaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang
  • Perkuat Keamanan Pangan, Wabup Inhu Teken Komitmen Pangan Aman dan Kawal Ketat Program MBG

    Kupas Kasus•
    Kamis, 23/04/2026 - 22:00 WIB
    Inhu, www.radaroke.com – Komitmen menjaga keamanan pangan di Kabupaten Indragiri Hulu terus
  • Kembali Diperiksa, Khalid Basalamah Kembalikan Uang Rp8,4 Miliar ke KPK

    Kupas Kasus•
    Kamis, 23/04/2026 - 20:51 WIB
    Jakarta, www.radaroke.com - Ustaz Khalid Basalamah (KB) kembali diperiksa Komisi Pemberantasan
  • Kafe “Ruang Bersua” Hadir di Pekanbaru, Usung Konsep Ruang Interaksi Sosial

    Kupas Kasus•
    Kamis, 23/04/2026 - 19:44 WIB
    Pekanbaru, www.radaroke.com - Kafe “Ruang Bersua” resmi menggelar soft opening pada
  • Dugaan Pencemaran Harus Diusut Tuntas, Yayasan Ringgala: Jangan Main-Main dengan Kesehatan Warga 

    Kupas Kasus•
    Kamis, 23/04/2026 - 19:36 WIB
    Pekanbaru, www.radaroke.com - Ketua DPW Riau Yayasan Ringgala, Mohammad Irwan, menyampaikan
Iklan Rohul 2

TRENDING

  • Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Senin, 09/11/2026 - 10:53 WIB
  • Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sabtu, 07/11/2026 - 19:43 WIB
  • Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Selasa, 17/11/2026 - 00:27 WIB
  • Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Sabtu, 07/11/2026 - 10:55 WIB
  • Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Jumat, 13/11/2026 - 20:57 WIB
  • Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Selasa, 10/11/2026 - 12:22 WIB
  • Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Sabtu, 14/11/2026 - 15:34 WIB
  • Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

    Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

    Selasa, 10/11/2026 - 12:23 WIB
  • Perkuat Zona Integritas, Politeknik Negeri Bengkalis Hadirkan Lemari Gratifikasi

    Perkuat Zona Integritas, Politeknik Negeri Bengkalis Hadirkan Lemari Gratifikasi

    Jumat, 13/11/2026 - 13:15 WIB
  • Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

    Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

    Senin, 09/11/2026 - 12:20 WIB
Banner P09

TOPIK VIRAL

  • # Wawako Markarius      

  • # Pemko Pekanbaru      

  • # Plt Gubri      

  • # Dinas Pendidikan Provinsi Riau      

Space Iklan P10
    • Ikuti Kami di:



  • Disclaimer     Kontak Kami     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    RadarOke.com - All Right Reserved
    Desain by : Sarupo