Sosialisasi Pendaftaran Tanah Ulayat di Riau Capai Tahap Akhir, Dorong Sinergi Pemerintah dan Masyarakat Adat

Beranda / Daerah / Bengkalis

Kamis, 30 April 2026 - 18:58 WIB

Editor : Abdul Kadir

Bengkalis,Radaroke.com– Rangkaian kegiatan Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Tahun 2026 di Provinsi Riau resmi memasuki hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Kamis (30/04/2026).
Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hilir menjadi fokus dalam penutupan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat perlindungan tanah ulayat.
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, Nurhadi Putra, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari program tahun sebelumnya dengan pembahasan yang lebih mendalam dan terperinci. Ia menegaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah dalam menjaga serta melindungi tanah ulayat melalui proses pengadministrasian dan pendaftaran yang tertib.
“Di Kabupaten Kampar terdapat lima bidang indikatif tanah ulayat, sementara di Kabupaten Rokan Hilir terdapat tiga bidang yang telah masuk dalam proses inventarisasi,” ujarnya. Ia juga berharap dukungan dan sinergi dari pemerintah daerah terus diperkuat agar program ini berjalan optimal.
Senada dengan hal tersebut, Bupati Rokan Hilir, H. Bistamam, menekankan pentingnya tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat. Menurutnya, tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung nilai historis, sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.
“Pengelolaan dan perlindungan tanah ulayat adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat,” ungkapnya. Ia berharap sosialisasi ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya pendaftaran tanah ulayat guna memberikan kepastian hukum serta mencegah konflik pertanahan di masa depan.
Sementara itu, Staf Khusus Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi kepada perwakilan masyarakat adat yang hadir. Ia menegaskan bahwa meskipun kegiatan sosialisasi telah berakhir, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat akan terus berlanjut.
Rezka menjelaskan bahwa saat ini telah terinventarisasi tiga bidang tanah ulayat di Rokan Hilir dan lima bidang di Kampar. Ia juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan tanah ulayat yang belum terdata kepada kantor pertanahan setempat.
“Kementerian ATR/BPN berkomitmen menjaga tanah ulayat tanpa menjadikannya sebagai milik negara, melainkan memastikan adanya sinergi antara hukum adat dan hukum pertanahan nasional,” tegasnya.
Program ini diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga melindungi hak masyarakat adat serta menjaga keberlanjutan tanah ulayat bagi generasi mendatang. Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah daerah dan masyarakat adat diharapkan terus memperkuat kerja sama agar seluruh tahapan program dapat berjalan dengan lancar.(Bpn)