https://www.radaroke.com

  • Beranda
  • Pilihan
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://www.radaroke.com

IKLAN SMP

https://www.radaroke.com

  • ";
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

Terbaru

Trending

Pilihan

RadarTVoke

Pukat UGM Tentang Pembebasan Koruptor, Warga: Kami Doakan Revisi PP Gagal

Pukat UGM Tentang Pembebasan Koruptor, Warga: Kami Doakan Revisi PP Gagal

Beranda / Kupas Kasus /
Sabtu, 04 April 2020 - 20:01 WIB  
Editor : Raditya

Jakarta - Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenurrohman atau akrab disapa Zen menilai wacana yang dilontarkan Yasonna tidak tepat.

"Rencana Kemenkumham mengeluarkan napi koruptor, saya pada prinsipnya tidak sepakat," katanya.

Rencana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly akan merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan kini justru banyak ditentang banyak kalangan.

Zen memaparkan beberapa alasannya. Pertama, dibandingkan kasus kriminal lainnya, narapidana kasus korupsi jumlahnya tidak banyak. Jumlah napi tindak pidana korupsi itu sangat sedikit dibandingkan jumlah warga binaan lembaga pemasyarakatan seluruh Indonesia.

"Sehingga jika dikeluarkan, itu tidak menjamin menjadi pengurang yang signifikan," ujar Zen, Kamis.

Kedua, kasus korupsi bukanlah kejahatan biasa. Korupsi adalah kasus kejahatan serius. Sehingga langkah Kemenkumham membebaskan narapidana kasus korupsi dinilai tak tepat.

"Sedangkan korupsi bersama dengan kejahatan terorisme dan narkotika khususnya bandar itu adalah kejahatan yang sangat serius. Sehingga tidak tepat jika mereka dikeluarkan dalam situasi COVID-19 ini," ucap Zen.

Sementara warga mendoakan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan  batal. alias tidak jadi.**


TOPIK TERKAIT

Koruptor BebasKoruptorKPKCorona Dimanfaatkan KoruptorJakarta
Komentar Via Facebook :

BACA JUGA

  • PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    Jumat, 16/10/2026 - 20:41 WIB
  • Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Jumat, 11/09/2026 - 08:36 WIB
  • Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Kamis, 30/07/2026 - 19:49 WIB
  • Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Jumat, 24/07/2026 - 17:13 WIB

JANGAN LEWATKAN

  • Semangat Bela Negara Hadapi Pandemi COVID-19

    Kupas Kasus•
    Sabtu, 04/04/2020 - 19:28 WIB
    Opini - Hampir 90% negara-negara di dunia terkena Covid-19 (Coronavirus COVID-19 Global Cases by
  • Update Data meninggal Akibat Virus Corona

    Kupas Kasus•
    Sabtu, 04/04/2020 - 15:08 WIB
    Jakarta - Saat ini Sabtu, Update korban virus corona terkonfirmasi positif Corona atau Covid-19
  • Pejabat yang Mau Korupsi Bantuan Virus Corona Diancam

    Kupas Kasus•
    Sabtu, 04/04/2020 - 14:23 WIB
    Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan tidak segan untuk mengecam oknum
Iklan Rohul 2

TRENDING

  • Ketika Wartawan Diduga Jadi Target Penyadapan, Kebebasan Pers dan Demokrasi Terancam

    Ketika Wartawan Diduga Jadi Target Penyadapan, Kebebasan Pers dan Demokrasi Terancam

    Rabu, 04/11/2026 - 21:16 WIB
  • Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Jumat, 06/11/2026 - 11:00 WIB
  • Ekspose Manajemen Talenta Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy: Kedepankan Meritokrasi untuk Karier Pegawai Berdasarkan Kompetensi

    Ekspose Manajemen Talenta Kementerian ATR/BPN, Wamen Ossy: Kedepankan Meritokrasi untuk Karier Pegawai Berdasarkan Kompetensi

    Kamis, 05/11/2026 - 11:02 WIB
  • Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Senin, 09/11/2026 - 10:53 WIB
  • Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sabtu, 07/11/2026 - 19:43 WIB
  • Sebulan Berjalan, Live TikTok MasNya ATR/BPN Jangkau 370.000 Penonton

    Sebulan Berjalan, Live TikTok MasNya ATR/BPN Jangkau 370.000 Penonton

    Selasa, 03/11/2026 - 11:07 WIB
  • Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Sabtu, 07/11/2026 - 10:55 WIB
  • ATR/BPN Semakin Dekat untuk Masyarakat Melalui Akses Layanan Pertanahan Tanpa Perlu Datang ke Kantah

    ATR/BPN Semakin Dekat untuk Masyarakat Melalui Akses Layanan Pertanahan Tanpa Perlu Datang ke Kantah

    Selasa, 03/11/2026 - 09:46 WIB
  • Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Jumat, 06/11/2026 - 11:00 WIB
  • Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

    Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

    Jumat, 06/11/2026 - 09:48 WIB
Banner P09

TOPIK VIRAL

  • # Wawako Markarius      

  • # Pemko Pekanbaru      

  • # Plt Gubri      

  • # Dinas Pendidikan Provinsi Riau      

Space Iklan P10
    • Ikuti Kami di:



  • Disclaimer     Kontak Kami     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    RadarOke.com - All Right Reserved
    Desain by : Sarupo