RSUD Bangkinang. Foto: CPL

Ini Penyebab RSUD Bangkinang Terlilit Utang Rp 18 Miliar

Beranda / Kupas Kasus /

Rabu, 20 Mei 2026 - 10:55 WIB

Editor : Abdul Kadir

Bangkinang, www.radaroke.com - RSUD Bangkinang terlilit utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 18 miliar. Utang itu merupakan tunggakan pembayaran obat yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

Ketua Komisi II DPRD Kampar, Tony Hidayat, mendesak manajemen rumah sakit segera mengambil langkah konkret sebelum pelayanan kesehatan masyarakat terganggu akibat ancaman putus pasokan obat.

Menurut Tony, persoalan utang obat tersebut bukan lagi masalah baru, melainkan persoalan menahun yang hingga kini belum menemukan penyelesaian permanen.

Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi itu dinilai sangat berbahaya bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kampar.

“Kita akan tetap menyampaikan dan menegaskan kepada pihak rumah sakit agar segera mencari solusi. Jangan sampai nanti terjadi putus obat,” tegas Tony, kepada awak media.

Gali Lubang Tutup Lubang

Ketua Komisi II DPRD Kampar H Tony Hidayat usai pelaksanaan RDP, Senin (18/5/2026) malam menjelaskan bahwa dalam pertemuan ini pihak RSUD Bangkinang mengakui bahwa ada utang yang telah berlangsung lama dan merupakan warisan beberapa periode kepemimpinan RSUD Bangkinang sebelumnya.

Tony menyebutkan, sebagaimana keterangan yang disampaikan manajemen RSUD Bangkinang, melalui Direktur Imawan Hadiman dan Kepala Bagian Administrasi dan Umum RSUD Bangkinang Delvan dalam pertemuan itu, ketersediaan obat mereka diperkirakan maksimal hanya cukup untuk dua bulan kedepan, atau untuk bulan Juni dan Juli.

Bahkan bisa saja di pertengahan Juni ketersediaan obat sudah kosong karena pihak ketiga tidak mau lagi memenuhi kebutuhan obat akibat masih adanya tunggakan utang Rp 18 miliar.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat ini menjelaskan, BLUD RSUD Bangkinang sampai saat ini belum bisa mandiri meskipun ada penghasilan tahun sebelumnya sebesar Rp 62 miliar karena masih terbebani persoalan lama yang mengharuskan manajemen gali lubang tutup lubang.

Penghasilan ini digunakan untuk belanja obat, belanja barang habis pakai seperti infus, jarum suntik di mana 60 persen dari dana itu untuk kebutuhan tersebut.

Di samping itu ada jasa pelayanan yang harus dipenuhi karena jika jasa pelayanan ini dibayarkan atau digeser pembayarannya di APBD perubahan 2026 maka dikhawatirkan adanya mogok kerja dari tenaga medis, terutama dokter, di mana sebelumnya mereka pernah mendatangi Komisi II menyampaikan keluhan mereka akibat uang jasa pelayanan tersebut.

"Ini seperti makan buah simalakama," beber Tony.

Jika anggaran yang ada digunakan untuk pembayaran jasa pelayanan, maka dikwatirkan pada bulan Agustus-September ketersediaan obat di RSUD Bangkinang kosong.

"Bagaimana dengan masyarakat yang berobat, obatnya kosong. Ini bisa chaos," ungkap pria yang terpilih dari Daerah Pemilihan Kecamatan Siak Hulu-Perhentian Raja ini.

Lebih lanjut Tony mengatakan, setelah pihaknya (Komisi 2) berdiskusi dengan manajemen RSUD dalam RDP ini, maka mereka menyepakati dua hal.

Pertama, mereka mewacanakan belanja tidak terduga (BTT) digeser untuk membayar tunggakan sebesar Rp 5 miliar karena kebutuhan satu bulan sebesar Rp 1 miliar.

Namun hal itu perlu persetujuan kepala daerah agar nantinya tidak mengalami permasalahan hukum.

Kedua, dengan cara menaikkan pagu belanja obat-obatan yang sekarang (APBD murni) hanya sebesar Rp 6,7 miliar (plafon belanja obat) dinaikkan melalui pergeseran.

Untuk diketahui, dari pagu Rp 6,7 miliar, saat ini tersisa Rp 2 miliar atau hanya cukup untuk 2 bulan kedepan.

Tony mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bisa melakukan pergeseran anggaran dengan menaikkan pagu anggaran belanja obat yang bisa memenuhi kebutuhan obat, setidaknya hingga Oktober nanti karena dari estimasi mereka.

Jika ada tambahan anggaran melalui APBD perubahan, maka diprediksi dananya tidak bisa langsung digunakan setelah pengesahan karena butuh waktu untuk proses APBD-P sehingga ketersediaan obat dibulan Oktober tidak kosong.

Tony juga mengungkapkan bahwa terkait masalah ini, DPRD Kampar telah menyampaikan kepada kepala daerah dan TAPD, namun sampai saat ini belum ada tanggapan.

Dengan mengikuti regulasi yang ada, maka pagu anggaran bisa dinaikkan dan belanja tetap bisa dilakukan.

Apalagi kata Tony, surat edaran berkaitan kebijakan anggaran dimasa efisiensi anggaran ini telah ada dan dilakukan di beberapa tempat dan pergeseran anggaran ini bisa dilakukan tanpa meminta persetujuan lembaga DPRD.

Selanjutnya, Komisi II DPRD Kampar akan membuat rekomendasi untuk disampaikan ke pimpinan DPRD dan diteruskan kepada pemerintah daerah. Jika tindakan ini tidak diambil, maka tidak ada solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tony juga mengungkapkan bahwa sekarang, ditahun berjalan, ada tagihan yang bisa diambil Rp 4 miliar, namun jumlah tersebut belum cukup untuk membayar hutang sebesar Rp 18 miliar.

“Kemarin (tahun 2025) di perubahan dibantu dua belas miliar. Waktu di perubahan disepakati untuk membayar hutang, ternyata tidak mampu,” pungkas Tony.

Menanggapi hal itu, Direktur RSUD Bangkinang, dr Imawan Hardiman mengatakan, tunggakan tersebut saat ini masih dalam proses verifikasi dan review oleh Inspektorat sehingga nilainya masih bersifat dinamis.

"Kalau sampai saat ini, insya Allah belum ada pengaruh terhadap pelayanan maupun ketersediaan obat," kata dr Imawan.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi rencana hearing Komisi II DPRD Kampar bersama Dinas Kesehatan dan manajemen RSUD Bangkinang terkait persoalan tunggakan pembayaran obat.

Sumber: Cakaplah