Luhut Minta MBG Jangan Diperdebatkan, Ini Alasannya!

Beranda / Kupas Kasus /

Jumat, 12 Juni 2026 - 19:12 WIB

Editor : Abdul Kadir

Jakarta, www.radaroke.com - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak lagi memperdebatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebab, menurut Luhut, MBG merupakan program yang baik. Namun demikian, ia mengakui perlu ada pembenahan dalam tata kelolanya.

Demikian hal itu disampaikan Luhut usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Saya kira MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu, itu barang baik. Tinggal pengelolaannya saja yang tentu kita perbaiki," ucapnya.

Menurut dia, survei yang dilakukan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dengan margin of error sekitar 3 persen. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar untuk melakukan penataan program agar berjalan lebih efektif.

"Presiden (Prabowo) sudah memberikan arahan dan kami juga merespons dengan melakukan penelitian survei yang dilakukan tadi dengan sangat kredibel, 3 persen margin of error-nya. Saya pikir tinggal kita tata dengan baik," ujarnya.

Luhut juga menyinggung upaya efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah. Ia menilai pengelolaan anggaran saat ini sudah berjalan cukup efisien, tetapi masih dapat ditingkatkan melalui penyaluran program yang lebih tepat sasaran.

"Sudah efisien, sekarang anggaran (MBG) cukup efisien. Kalau targeted semua saya kira akan lebih efisien lagi ke depan," katanya kemarin.

Ia mengatakan DEN juga diminta ikut melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap berbagai program pemerintah, termasuk MBG, dan melaporkan hasilnya langsung kepada presiden.

Pembahasan mengenai MBG juga menjadi salah satu topik yang disoroti anggota DEN lainnya dalam pertemuan tersebut.

Anggota DEN Chatib Basri mengatakan program MBG berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga kepercayaan publik dan pasar di tengah ketidakpastian ekonomi global. Menurutnya, efisiensi anggaran, termasuk dalam pelaksanaan MBG, menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah.

"Tadi kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah," pungkasnya.

Sumber: Kompas