Ilustrasi. Foto: Int
Polemik Kopdes Merah Putih, Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Ternyata Cuma Cair Rp 76 Ribu
Beranda / Kupas Kasus /
Bojonegoro, www.radaroke.com - Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang awalnya digadang-gadang mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat desa, kini justru memicu polemik.
Mayoritas gerai koperasi ini memilih tutup serentak sejak Jumat (3/6) akibat ketidakjelasan standar operasional, ketiadaan kontrak kerja, hingga upah pekerja yang dinilai sangat tidak manusiawi.
Kondisi memprihatinkan ini salah satunya terjadi di KDKMP Desa Campurejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro.
Gerai yang sempat menjadi percontohan dan dihadiri oleh petinggi TNI saat peluncurannya ini, sekarang kosong tanpa aktivitas.
Realita Pahit Upah Pengelola: Dari Rp 1,4 Juta Menjadi Rp 76 Ribu
Kepala Desa Campurejo, Edi Sampurno, membenarkan bahwa pihak pengelola di desanya telah resmi menghentikan operasional gerai sebagai bentuk protes terhadap PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pengelola pusat.
"Kami mendapat aduan dari pengelola di desa kami bahwa mulai hari ini KDKMP Campurejo ditutup," ujar Edi, mengutip Jawa Pos Rabu (8/7).
Menurut Edi, akar masalah utama adalah besaran upah dari PT Agrinas yang jauh dari kesepakatan awal.
Para pekerja yang awalnya diiming-imingi gaji sebesar Rp 1,4 juta per bulan, pada praktiknya hanya menerima nominal yang sangat minim, bahkan ada yang hanya mengantongi Rp 76 ribu.
"Nominal gaji yang diterima bervariasi, mulai dari sekitar Rp 76 ribu hingga Rp 1,4 juta. Kondisi tersebut membuat para pengelola kecewa," lanjutnya.
Kondisi memprihatinkan ini salah satunya terjadi di KDKMP Desa Campurejo, Kecamatan Kota, Bojonegoro.
Gerai yang sempat menjadi percontohan dan dihadiri oleh petinggi TNI saat peluncurannya ini, sekarang kosong tanpa aktivitas.
Kerja Tanpa Kontrak dan Tanpa Jaminan BPJS
Selain masalah pemotongan upah yang drastis, para pengelola KDKMP ternyata dipekerjakan tanpa adanya ikatan hukum yang jelas.
Sejak awal beroperasi, mereka mengaku tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja ataupun menerima rincian sistem penggajian.
"Menurut keterangan pengelola, saat mulai bekerja tidak ada surat perjanjian maupun pemberitahuan mengenai besaran gaji yang akan mereka peroleh," ungkap Edi.
Ketidakjelasan ini diperparah dengan absennya hak proteksi kesehatan bagi pekerja. Pihak desa menyayangkan sikap PT Agrinas yang terkesan abai terhadap keselamatan kerja para pengelola di lapangan.
"Saya pikir mereka wajar jika kecewa. Selain gaji sangat kecil, mereka juga tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja seperti BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, setiap bulan mereka diwajibkan menyetorkan pendapatan gerai ke pusat," tegas Edi.
Edi Sampurno mengklaim, aksi tutup gerai ini tidak hanya terjadi di desanya. Sejumlah KDKMP di beberapa desa lain juga mengalami nasib serupa dan memilih melakukan aksi mogok operasi demi menuntut transparansi anggaran serta keadilan upah bagi masyarakat desa.
Salah satu pengelola KDKMP Campurejo yang meminta identitasnya dirahasiakan turut mengamini pernyataan sang Kades.
Ia menyebut keputusan mogok kerja ini diambil karena mereka merasa tidak memiliki kepastian masa depan.
"Alasan kami menutup gerai karena ketidakjelasan gaji yang kami terima serta sejak awal kami juga tidak menerima surat perjanjian kerja dari pusat," katanya.
Ironi Gerai Percontohan yang Pernah Dikunjungi Jenderal
Penutupan massal gerai KDKMP ini menjadi ironi besar. Pasalnya, gerai KDKMP Desa Campurejo belum lama ini sempat menjadi sorotan publik saat acara pembukaan resmi pada Kamis (11/6) silam.
Saat itu, peluncuran gerai dihadiri langsung oleh Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Rudi Saladin, dan Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa M.
Sumber: Jawapos
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
Mencari Bukti Baru di Kasus Korupsi Bupati Kuansing
Jakarta, www.radaroke.com - Penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi untuk menguatkan penyidikan
Wahid Ngaku Diancam SF Haryanto, Ini Faktanya
Pekanbaru, www.radaroke.com - Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid, terdakwa kasus dugaan korupsi
Jangan Buru-Buru Datang ke Kantah, Hemat Waktu dengan Booking Antrean di Sentuh Tanahku
Jakarta, Radaroke.com- Tak sedikit masyarakat memilih datang ke Kantor Pertanahan (Kantah)
Pemerintah Terima Tanah untuk 3 Juta Rumah dari Lippo Cikarang, Menteri Nusron Komitmen Percepat Proses Hibah
Jakarta, Radaroke.com- Pemerintah menerima komitmen hibah lahan seluas 30 hektare dari PT Lippo
Awalnya Ragu, Ini Cerita Warga Jakarta yang Akhirnya Urus Sertipikat Tanah Tanpa Calo
Jakarta, Radaroke.com- Siang itu suasana salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Timur, yaitu
Sambangi Lampung, Wamen ATR/Waka BPN: Pelayanan di Loket Jadi Tolok Ukur Keberhasilan Kantah
Bandar Lampung, Radaroke.com- Penguatan kualitas pelayanan menjadi salah satu fokus yang
Komentar Via Facebook :