https://www.radaroke.com

  • Beranda
  • Pilihan
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://www.radaroke.com

IKLAN SMP

https://www.radaroke.com

  • ";
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

Terbaru

Trending

Pilihan

RadarTVoke

Gubri Nonaktif Abdul Wahid Minta Dibebaskan

Gubri non aktif Abdul Wahid menyapa UAS yang jadi saksi. Foto: Int

Gubri Nonaktif Abdul Wahid Minta Dibebaskan

Beranda / Kupas Kasus /
Senin, 20 Juli 2026 - 17:00 WIB  
Editor : Abdul Kadir

Pekanbaru, www.radaroke.com - Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru membebaskannya dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Permohonan itu disampaikan saat membacakan pledoi atau nota pembelaan pribadi dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi dengan modus pemerasan anggaran di lingkungan Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau, Senin (20/7/2026).

Abdul Wahid meminta majelis hakim yang diketuai Delta Tamtama menerima pledoi yang diajukannya, menyatakan dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan JPU KPK.

"Pertama, menerima nota pembelaan saya. Kedua, menyatakan saya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang dituduhkan kepada saya," kata Abdul Wahid.

Ia juga memohon agar majelis hakim memerintahkan jaksa membebaskannya dari tahanan setelah putusan dibacakan, memberikan rehabilitasi dengan memulihkan hak, kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya seperti semula.

"Memerintahkan jaksa penuntut umum mengembalikan seluruh barang bukti milik saya yang disita tanpa pengecualian," ujar Abdul Wahid.

Abdul Wahid mengatakan seluruh permohonan tersebut didasarkan pada fakta-fakta hukum yang menurutnya terungkap selama proses persidangan.

"Saya yakin Yang Mulia Majelis Hakim dapat menilai bahwa tidak ada perbuatan pidana yang saya lakukan, tidak ada niat jahat untuk melakukan kejahatan, apalagi saya melakukan tindak pidana," ucapnya.

Permintaan yang sama juga disampaikan oleh tim advokat Abdul Wahid. Tim advokat meminta Abdul Wahid dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan JPU.

"Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami memohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya," kata advokat, Kemal Shahab.

Dalam pembelaannya, Abdul Wahid membantah memerintahkan, memaksa, mengancam, meminta, maupun menerima uang dari para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan sebagaimana didakwakan jaksa.

Abdul Wahid juga membantah mengeluarkan pernyataan bernada ancaman dalam rapat bersama jajaran Dinas PUPR-PKPP di rumah dinas gubernur pada 7 April 2025, dan meminta peserta rapat mengimpilkan telepon.

Abdul Wahid. turut meluruskan makna pernyataan "matahari hanya satu" yang menjadi salah satu materi dakwaan JPU.

Menurutnya, kalimat itu sama sekali tidak berkaitan dengan upaya menekan para kepala UPT agar menyerahkan uang, melainkan untuk menegaskan bahwa pemerintahan hanya memiliki satu pemimpin.

Ia menjelaskan, saat itu berkembang istilah "gubernur satu" dan "gubernur dua" di tengah masyarakat sehingga dirinya merasa perlu menegaskan bahwa roda pemerintahan harus berjalan dalam satu komando.

Menurut Abdul Wahid, rapat pada 7 April 2025 hanya membahas kondisi infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Riau serta persiapan program kerja pemerintah daerah, bukan membahas pengumpulan uang ataupun pergeseran anggaran sebagaimana yang didakwakan.

Selain membantah unsur pemerasan, Abdul Wahid juga menyoroti proses penindakan yang dilakukan penyidik KPK. Ia mengaku tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dituduhkan.

Abdul Wahid menceritakan, saat mendapat informasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas PUPR-PKPP, dirinya sempat berniat menuju kantor dinas tersebut.

Namun, di tengah perjalanan ia diminta berhenti setelah memperoleh informasi bahwa penyidik sudah tidak berada di lokasi. Tak lama kemudian, penyidik datang, meminta telepon selulernya, lalu membawanya ke Markas Brimob.

"Saya disuruh mengakui. Penyidik mengatakan mereka sudah punya uang Rp2 miliar. Saya katakan, kalau memang ada uang Rp2 miliar itu, saya makan. Setelah itu saya dibawa ke Brimob," tuturnya.

Menurut Abdul Wahid, rangkaian peristiwa itu membuatnya mempertanyakan prosedur operasi tangkap tangan yang dilakukan penyidik.

"Bagaimana mungkin prosedur seperti ini bisa dikatakan OTT? Sungguh membingungkan," ujarnya.

Abdul Wahid juga menyatakan perkara yang menjeratnya terkesan dipaksakan dan bernuansa kepentingan politik. Untuk menguatkan pandangannya, ia mengutip sejumlah tokoh, di antaranya Khalil Gibran, Ali bin Abi Thalib, dan Buya Hamka.

"Kezaliman yang paling kejam adalah kezaliman yang mengatasnamakan hukum dan undang-undang," kata Abdul Wahid mengutip Khalil Gibran.

 

Sumber: Cakaplah


TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BACA JUGA

  • PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    Jumat, 16/10/2026 - 20:41 WIB
  • Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Jumat, 11/09/2026 - 08:36 WIB
  • Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Kamis, 30/07/2026 - 19:49 WIB
  • Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Jumat, 24/07/2026 - 17:13 WIB

JANGAN LEWATKAN

  • Bupati Bengkalis Kasmarni Lantik 215 Kepala Sekolah 

    Kupas Kasus•
    Selasa, 09/06/2026 - 15:45 WIB
    Bengkalis, www.radaroke.com - Bupati Bengkalis Kasmarni, S.Sos., M.MP resmi melantik dan mengambil
  • Bengkalis Tegaskan Kemeriahan MTQ Merupakan Misi Kebudayaan 

    Kupas Kasus•
    Minggu, 28/06/2026 - 15:33 WIB
    Bengkalis, www.radaroke.com - Perahu hias Kabupaten Bengkalis sukses memukau ribuan pasang mata
  • Bupati Bengkalis Hadiri Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest 

    Kupas Kasus•
    Minggu, 28/06/2026 - 15:20 WIB
    Bengkalis, www.radaroke.com - Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni  menghadiri Rapat Penyampaian
  • Wabup Bagus Santoso Ajak Masyarakat Refleksikan Nilai Pancasila

    Kupas Kasus•
    Selasa, 02/06/2026 - 10:31 WIB
    Bengkalis, www.radaroke.com - Wakil Bupati Bengkalis H. Bagus Santoso bertindak sebagai inspektur
  • Pemkab Bengkalis Tetapkan Status Siaga Darurat Karhutla 2026

    Kupas Kasus•
    Sabtu, 06/06/2026 - 10:23 WIB
    Bengkalis, www.radaroke.com - Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Apel Kesiapsiagaan
  • Bupati Kasmarni Buka Asistensi Pengendalian Korupsi BPKP

    Kupas Kasus•
    Selasa, 09/06/2026 - 10:18 WIB
    Bengkalis, www.radaroke.com - Bupati Bengkalis Kasmarni membuka kegiatan Asistensi Peningkatan
Iklan Rohul 2

TRENDING

  • Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Senin, 09/11/2026 - 10:53 WIB
  • Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sabtu, 07/11/2026 - 19:43 WIB
  • Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Selasa, 17/11/2026 - 00:27 WIB
  • Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Sabtu, 07/11/2026 - 10:55 WIB
  • Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Jumat, 13/11/2026 - 20:57 WIB
  • Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Selasa, 10/11/2026 - 12:22 WIB
  • Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Sabtu, 14/11/2026 - 15:34 WIB
  • Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

    Ikuti Uji Publik KIP 2026, Wamen Ossy Ingin Kementerian ATR/BPN Bisa Pertahankan Predikat Badan Pemerintah Informatif

    Selasa, 10/11/2026 - 12:23 WIB
  • Perkuat Zona Integritas, Politeknik Negeri Bengkalis Hadirkan Lemari Gratifikasi

    Perkuat Zona Integritas, Politeknik Negeri Bengkalis Hadirkan Lemari Gratifikasi

    Jumat, 13/11/2026 - 13:15 WIB
  • Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

    Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

    Senin, 09/11/2026 - 12:20 WIB
Banner P09

TOPIK VIRAL

  • # Wawako Markarius      

  • # Pemko Pekanbaru      

  • # Plt Gubri      

  • # Dinas Pendidikan Provinsi Riau      

Space Iklan P10
    • Ikuti Kami di:



  • Disclaimer     Kontak Kami     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    RadarOke.com - All Right Reserved
    Desain by : Sarupo