Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Hadiri Entry Meeting Penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2026

Beranda / Daerah / Bengkalis

Kamis, 23 Juli 2026 - 23:38 WIB

Editor : Abdul Kadir

Bengkalis, Radaroke.com– Dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Firdaus Alfiat, S.ST., M.H., didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha, Indri Hastuti, S.A.P., menghadiri Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Riau di Pekanbaru, Kamis (23/07/2026).
Kegiatan tersebut merupakan tahapan awal pelaksanaan Penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2026 yang bertujuan memperkuat kualitas pelayanan publik melalui upaya pencegahan maladministrasi pada instansi penyelenggara pelayanan publik. Melalui entry meeting ini, seluruh peserta memperoleh pemahaman mengenai mekanisme dan indikator penilaian yang akan dilaksanakan secara komprehensif.
Dalam pemaparannya, Ombudsman RI menjelaskan bahwa penilaian mencakup dua aspek utama, yaitu Kualitas Pelayanan dan Tingkat Kepatuhan. Kedua aspek tersebut diukur berdasarkan dimensi kesiapan penyelenggara pelayanan (input), pelaksanaan pelayanan (proses), hasil pelayanan (output), serta efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada kegiatan ini merupakan wujud komitmen organisasi dalam memperkuat tata kelola pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman terhadap indikator penilaian Ombudsman RI sehingga seluruh jajaran dapat terus mengoptimalkan penerapan standar pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui partisipasi dalam Entry Meeting Penilaian Opini Ombudsman RI Tahun 2026, Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, bebas dari praktik maladministrasi, serta mendukung terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.(Bpn)