Kepala dishub kabupaten Bengkalis Ardiansyah saat menghadiri rapat bersama d

DPRD Bengkalis Bahas Persetujuan Kerja Sama e-Ticketing Penyeberangan RoRo

Beranda / Daerah / Bengkalis

Senin, 08 Juni 2026 - 21:46 WIB

Editor : Abdul Kadir

Bengkalis,Radaroke.com– DPRD Kabupaten Bengkalis menggelar rapat kerja gabungan komisi bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk membahas persetujuan terhadap rencana perjanjian kerja sama pengelolaan tiket elektronik (e-Ticketing) kepelabuhanan di Kabupaten Bengkalis, Senin (8/6/2026).

Rapat yang dipimpin M. Arsya Fadillah itu memfokuskan pembahasan pada penerapan sistem e-Ticketing serta rencana penyesuaian tarif angkutan penyeberangan di Pelabuhan RoRo Air Putih dan Sungai Selari. Ketua Komisi I DPRD Bengkalis, Tantowi, menjelaskan bahwa kerja sama dengan pihak ketiga wajib memperoleh persetujuan DPRD sesuai Permendagri Nomor 22 Tahun 2020. Ia menegaskan pentingnya kajian yang komprehensif dari aspek regulasi maupun kesiapan teknis agar kerja sama tersebut mampu meningkatkan pelayanan dan infrastruktur penyeberangan.

Sekretaris Daerah Bengkalis, Ersan Saputra, menyampaikan bahwa penerapan e-Ticketing diharapkan dapat mengurangi antrean kendaraan, meningkatkan efektivitas pelayanan, sekaligus meminimalisasi kebocoran pendapatan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Ardiansyah memaparkan bahwa persiapan telah dilakukan sejak 2025, mulai dari penyusunan studi kelayakan hingga penjajakan dengan sejumlah perusahaan. Dari tiga perusahaan yang diundang, PT Gerbang Berkah Solusi Indonesia (GPSI) dinilai memenuhi persyaratan dan aplikasinya telah diuji coba saat arus mudik Idulfitri dengan hasil yang positif.

Dalam sesi diskusi, sejumlah anggota DPRD memberikan berbagai masukan. Zamzami Harun mengingatkan agar penerapan e-Ticketing dan penyesuaian tarif tidak membebani masyarakat, sementara Febriza Luwu menilai digitalisasi harus diikuti peningkatan kualitas pelayanan dan infrastruktur. Ketua Komisi III Sanusi juga menekankan pentingnya landasan hukum yang kuat, termasuk aspek Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta kejelasan mekanisme pengelolaan keuangan dan pembagian peran dalam kerja sama.

Menutup rapat, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis berkomitmen mendukung modernisasi pelayanan penyeberangan RoRo dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan, kepentingan masyarakat, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seluruh tahapan kerja sama akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku.(Jas)