https://www.radaroke.com

  • Beranda
  • Pilihan
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://www.radaroke.com

IKLAN SMP

https://www.radaroke.com

  • ";
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

Terbaru

Trending

Pilihan

RadarTVoke

Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

Beranda / Nasional /
Senin, 09 November 2026 - 23:58 WIB  
Editor : Abdul Kadir

Jakarta,Radaroke.com- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan lima klaster penertiban Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pengelompokan ini dilakukan berdasarkan kondisi lahan, tingkat kebakaran, riwayat kejadian, pemenuhan kewajiban pemegang hak, serta status perizinan dan hak atas tanah masing-masing perusahaan.

“Dari 11 perusahaan, kami buat beberapa klaster. Ada perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan, ada yang sebagian, ada yang status HGU-nya sudah berakhir, dan ada pula yang HGU-nya belum terbit sehingga tidak akan kami terbitkan,” jelas Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (09/11/2026).

Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya direkomendasikan untuk dibatalkan. Pertimbangannya, antara lain karena luas lahan terbakar lebih dari 50%, kejadian kebakaran yang berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, hingga ketidakpatuhan perusahaan terhadap diktum atau persyaratan dalam Surat Keputusan (SK) pemberian hak. Dalam klaster ini terdapat tiga perusahaan, yakni PT NMIB dengan luas sekitar 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, dan PT SKM seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.

Klaster kedua mencakup satu perusahaan, yakni PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 2.300 hektare. HGU perusahaan tersebut diketahui telah berakhir pada 2020 sehingga tanahnya dipastikan akan diambil alih oleh negara.

Selanjutnya, klaster ketiga mencakup perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Ketiga perusahaan tersebut adalah PT ANI seluas 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Selain itu, Menteri Nusron juga merekomendasikan agar pemerintah daerah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian untuk mengevaluasi IUP yang dimiliki perusahaan.

“Pertimbangannya sama, kejadian kebakaran berulang, sarana dan prasarana untuk mengantisipasi kebakaran tidak sesuai, serta perusahaan belum aktif menjalankan kegiatan perkebunannya. Mereka sudah memiliki izin usaha perkebunan, tetapi belum ada kegiatan perkebunannya,” terang Menteri Nusron.

Klaster keempat, perusahaan yang direkomendasikan untuk pembatalan sebagian HGU-nya karena luas lahan terbakar kurang dari 50%. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas sekitar 1.510 hektare. Sementara itu, klaster kelima mencakup tiga perusahaan, yakni PT STP dan PT GMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketiganya masih dalam proses pendalaman untuk menentukan apakah pembatalan HGU dilakukan seluruhnya atau sebagian.

“Untuk tiga perusahaan yang masih dalam pendalaman, kami sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada. Setelah itu, akan kami tentukan apakah pembatalannya dilakukan seluruhnya atau sebagian. Selanjutnya tinggal proses penyusunan SK dan akan kami umumkan segera,” pungkas Menteri Nusron. (JM/FA)


TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BACA JUGA

  • PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    Jumat, 16/10/2026 - 20:41 WIB
  • Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Jumat, 11/09/2026 - 08:36 WIB
  • Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Kamis, 30/07/2026 - 19:49 WIB
  • Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Jumat, 24/07/2026 - 17:13 WIB

JANGAN LEWATKAN

  • Viral Peta Sambaran Petir di Semarang, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensi Cuaca Ekstrem

    Kupas Kasus•
    Senin, 16/11/2026 - 07:30 WIB
    Semarang, www.radaroke.com – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya tangkapan layar peta
  • Kenali Gejala Sejak Dini, IJN Edukasi Warga Pekanbaru tentang Bahaya Penyakit Jantung Koroner

    Kupas Kasus•
    Minggu, 15/11/2026 - 09:09 WIB
    Pekanbaru, www.radaroke.com – Institut Jantung Negara (IJN), rumah sakit khusus jantung yang
  • Pasar Seni Taman Budaya Riau 2026 Jadi Ruang Ekspresi dan Kreativitas Seniman Lokal

    Kupas Kasus•
    Minggu, 15/11/2026 - 20:06 WIB
    Pekanbaru, www.radaroke.com – Pasar Seni Taman Budaya Riau 2026 menjadi salah satu wadah
  • Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Kupas Kasus•
    Sabtu, 14/11/2026 - 15:34 WIB
    Pekanbaru, www.radaroke.com – Pengurus Al Azhar Syifa Budi Parent Community (APCOM) SMA Al
  • Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Kupas Kasus•
    Jumat, 13/11/2026 - 20:57 WIB
    Bengkalis,Radaroke.com-Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan
  • Perkuat Zona Integritas, Politeknik Negeri Bengkalis Hadirkan Lemari Gratifikasi

    Kupas Kasus•
    Jumat, 13/11/2026 - 13:15 WIB
    Bengkalis,Radaoke.com– Politeknik Negeri Bengkalis terus memperkuat komitmen pencegahan
Iklan Rohul 2

TRENDING

  • Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Jumat, 06/11/2026 - 11:00 WIB
  • Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Senin, 09/11/2026 - 10:53 WIB
  • Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sabtu, 07/11/2026 - 19:43 WIB
  • Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Jumat, 06/11/2026 - 11:00 WIB
  • Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

    Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

    Jumat, 06/11/2026 - 09:48 WIB
  • Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Sabtu, 07/11/2026 - 10:55 WIB
  • Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Selasa, 17/11/2026 - 00:27 WIB
  • Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Sabtu, 14/11/2026 - 15:34 WIB
  • Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Selasa, 10/11/2026 - 12:22 WIB
  • Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Jumat, 13/11/2026 - 20:57 WIB
Banner P09

TOPIK VIRAL

  • # Wawako Markarius      

  • # Pemko Pekanbaru      

  • # Plt Gubri      

  • # Dinas Pendidikan Provinsi Riau      

Space Iklan P10
    • Ikuti Kami di:



  • Disclaimer     Kontak Kami     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    RadarOke.com - All Right Reserved
    Desain by : Sarupo