https://www.radaroke.com

  • Beranda
  • Pilihan
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Tentang
  • Pedoman
  • Redaksi

https://www.radaroke.com

IKLAN SMP

https://www.radaroke.com

  • ";
  • Kupas Kasus
  • Nasional
  • Daerah
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Kuansing
    • Bengkalis
    • Rohul
    • Rohil
    • Inhu
    • Kampar
    • Siak
    • Inhil
    • Meranti
    • Dumai
  • Seni Budaya
  • Politik Hukum
  • Pendidikan
  • Advertorial
  • Gagasan
  • Lainnya
    • Opini
    • Ekonomi Bisnis
    • Dunia
    • Kesehatan
    • Travel
    • Food
    • Olahraga
    • Seleb
    • Podcast
    • RadarTVoke
    • Gallery Foto

Terbaru

Trending

Pilihan

RadarTVoke

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Menteri Nusron Ungkap Penanganan Perusahaan Perkebunan yang Terindikasi Terlibat Karhutla, Luasan Lahan Capai 42.214,51 Hektare

Beranda / Nasional /
Senin, 09 November 2026 - 00:06 WIB  
Editor : Abdul Kadir

Jakarta,Radaroke.com-Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN akan menertibkan perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan total luasan mencapai 42.214,51 hektare. Langkah penertiban dikelompokkan ke dalam lima klaster berdasarkan kondisi lahan dan hasil evaluasi terhadap masing-masing perusahaan. Penanganannya bervariasi, ada pencabutan sebagian Hak Guna Usaha (HGU), hingga pencabutan seluruh HGU bagi perusahaan yang masuk dalam kluster pertama.

"Terdapat tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut, yaitu PT MIB seluas 4.000 hektare. Kemudian, PT RKA seluas 11.558,11 hektare, serta PT SKM dengan luasan 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare, termasuk dalam kelompok perusahaan yang HGU-nya dicabut seluruhnya," ungkap Menteri Nusron, dalam konferensi pers Rakor Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kemenko Polkam, Jakarta pada Senin (09/11/2026).

Pencabutan seluruh HGU pada klaster pertama didasarkan pada tingkat kebakaran yang melebihi 50%, kejadian kebakaran berulang, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk mengantisipasi serta memitigasi kebakaran, dan ada pelanggaran terhadap diktum Surat Keputusan (SK) pemberian hak. “Artinya, terdapat persyaratan yang telah ditetapkan dalam SK pemberian hak, tetapi tidak dipenuhi oleh perusahaan,” kata Menteri Nusron.

Di klaster kedua terdapat satu perusahaan, yaitu PT BSLT, yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Pemerintah memastikan, negara akan mengambil alih lahan eks PT BSLT seluas 2.300 hektare. Kemudian, pada klaster ketiga adalah perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP), tetapi belum memperoleh HGU. Pemerintah tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan dalam klaster ketiga tersebut. Evaluasi terhadap IUP perusahaan terkait juga akan direkomendasikan oleh Menteri Nusron kepada Menteri Dalam Negeri bersama pemerintah daerah dan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.

"Yang masuk ke dalam klaster (tiga) ini, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, PT AER seluas 5.134 hektare. Pertimbangannya sama, kejadian berulang, sarana perasaan tidak sesuai, dan perusahaan belum aktif, jadi izin usaha perkebunan, tapi belum ada perkebunannya," terang Menteri Nusron.

Untuk perusahaan dalam klaster keempat, Kementerian ATR/BPN akan melakukan pencabutan sebagian HGU. Perusahaan yang masuk pada klaster ini jadi perusahaan kedelapan yang masuk dalam daftar total 11 penindakan. "Kenapa sebagian, karena tingkat kebakarannya kurang dari 50%, yaitu PT SAE yang ada di Landak, Kalimantan Barat seluas 1.510,26 hektare. Jadi ada delapan yang kita tindak," ujarnya.

Klaster kelima atau yang terakhir, masih dalam proses pengkajian dan pendalaman teknis untuk menentukan bentuk penindakan. "Klaster lima, ada tiga sedang pendalaman, sedang kita kaji dan nanti akan kami lakukan kemudian, yaitu PT STP, kemudian PT API, dan kemudian PT JMS sedang kita lakukan pendalaman, apakah pencabutannya semua atau sebagian sedang inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada," pungkas Menteri Nusron. (LS/FA)


TOPIK TERKAIT

Komentar Via Facebook :

BACA JUGA

  • PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    PN Pekanbaru Vonis Rahmat Hidayat dan Denda Rp7 Juta dalam Perkara Penghinaan Ringan

    Jumat, 16/10/2026 - 20:41 WIB
  • Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Anomali Desentralisasi: Saat Anggaran Daerah dan Otonomi Desa Dikendalikan dari Jakarta

    Jumat, 11/09/2026 - 08:36 WIB
  • Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Diganjar 2 Tahun Penjara, Wahid Banding, Apakah Bakal Bebas

    Kamis, 30/07/2026 - 19:49 WIB
  • Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Prabowo Tuduh Wartawan “Londo Ireng” AJI Tuntut Minta Maaf

    Jumat, 24/07/2026 - 17:13 WIB

JANGAN LEWATKAN

  • Terima Delegasi Timor-Leste, Wamen ATR/Waka BPN Buka Peluang Kerja Sama dalam Pengelolaan Pertanahan

    Kupas Kasus•
    Kamis, 12/11/2026 - 00:04 WIB
    Jakarta,Radaroke.com-Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (Wamen ATR)/Wakil Kepala Badan Pertanahan
  • Menteri Nusron Apresiasi Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pertanahan

    Kupas Kasus•
    Kamis, 12/11/2026 - 00:03 WIB
    ​Jakarta,Radaroke.com- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
  • Lampaui Target, Kementerian ATR/BPN Realisasikan Penetapan LP2B Nasional Sebanyak 87,98%

    Kupas Kasus•
    Rabu, 11/11/2026 - 00:01 WIB
    Jakarta,Radaroke.com-Realisasi penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) secara
  • Buka Rakor Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan, Menteri Nusron Rekomendasikan agar Kejahatan Alih Fungsi Lahan Jadi Pembahasan

    Kupas Kasus•
    Kamis, 12/11/2026 - 23:59 WIB
    Jakarta,Radaroke.com-Saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak
  • Kementerian ATR/BPN Tetapkan Lima Klaster Penertiban HGU yang Terlibat Karhutla

    Kupas Kasus•
    Senin, 09/11/2026 - 23:58 WIB
    Jakarta,Radaroke.com- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
  • Viral Peta Sambaran Petir di Semarang, BMKG Ungkap Penyebab dan Potensi Cuaca Ekstrem

    Kupas Kasus•
    Senin, 16/11/2026 - 07:30 WIB
    Semarang, www.radaroke.com – Media sosial dihebohkan dengan beredarnya tangkapan layar peta
Iklan Rohul 2

TRENDING

  • Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Jumat, 06/11/2026 - 11:00 WIB
  • Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Menteri Nusron Cabut dan Tertibkan HGU 11 Korporasi Terindikasi Terlibat dalam Kebakaran Hutan dan Lahan

    Senin, 09/11/2026 - 10:53 WIB
  • Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sambut Kedatangan Tiga Menteri, Pemkab Rohil Benahi Infrastruktur Jelang Ekspor Perdana ke Malaysia

    Sabtu, 07/11/2026 - 19:43 WIB
  • Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Wamen Ossy Laporkan Progres Dukungan Kementerian ATR/BPN dalam Percepatan Pembangunan KSPEAN di Empat Provinsi Prioritas

    Jumat, 06/11/2026 - 11:00 WIB
  • Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

    Sertipikat Tanah Masih atas Nama Orang Tua yang Sudah Meninggal? Berikut Ini Risikonya

    Jumat, 06/11/2026 - 09:48 WIB
  • Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Serahkan Sertipikat Gratis kepada Penerima BSPS 2026, Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Imbau Masyarakat untuk Alih Media ke Sertipikat Elektronik

    Sabtu, 07/11/2026 - 10:55 WIB
  • Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Resmi Dikukuhkan, Ini Daftar Pengurus APCOM SMA Al Azhar Syifa Budi Pekanbaru Periode 2026-2029

    Sabtu, 14/11/2026 - 15:34 WIB
  • Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Kementerian ATR/BPN Terima Dua Rekomendasi dari Kemenko Kumham Imipas untuk Penguatan Kebijakan Berbasis Hukum dan HAM

    Selasa, 17/11/2026 - 00:27 WIB
  • Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Ancaman Bencana Tinggi, Hari Tata Ruang Nasional Jadi Momentum Wujudkan Penataan Ruang Berbasis Risiko

    Selasa, 10/11/2026 - 12:22 WIB
  • Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Ketuk Palu, APBD Bengkalis 2027 Rp1,98 Triliun

    Jumat, 13/11/2026 - 20:57 WIB
Banner P09

TOPIK VIRAL

  • # Pemko Pekanbaru      

  • # Wawako Markarius      

  • # Plt Gubri      

  • # Dinas Pendidikan Provinsi Riau      

Space Iklan P10
    • Ikuti Kami di:



  • Disclaimer     Kontak Kami     Tentang     Pedoman     Redaksi    

    RadarOke.com - All Right Reserved
    Desain by : Sarupo