Anggota Banggar DPRD Riau sekaligus Ketua Komisi V DPRD Riau, Indra Gunawan 'Engah' Eet. Foto: Ist
Banggar DPRD Riau Sebut Isu Defisit Rp1,3 Triliun Tidak Memiliki Dasar yang Kuat
Beranda / Kupas Kasus /
Pekanbaru, www.radaroke.com - Isu defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tengah menjadi perhatian publik.
Pasalnya, isu defisit tersebut menjadi topik hangat saat pelaksanaan debat kedua calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang digelar KPU Riau beberapa waktu lalu.
Dalam sesi debat tersebut menyuguhkan adu argumen keras dan saling sindir antara Syamsuar dengan SF Hariyanto.
Keduanya berdebat sengit soal isu panas potensi defisit APBD Riau mencapai Rp 1,3 triliun yang kabarnya ditinggalkan SF Hariyanto usai menduduki kursi Penjabat (Pj) Gubernur Riau.
Dampak perdebatan tersebut, saat ini telah menjadi pembicaraan di tengah publik. Apalagi, respon SF Hariyanto menyinggung umur Syamsuar yang sudah tua.
Padahal, SF Hariyanto dan Syamsuar pada periode yang sama beberapa tahun lalu pernah menjadi pimpinan di Pemprov Riau.
Diketahui, sepanjang tahun 2024, Provinsi Riau mengalami tiga pergantian kepemimpinan. Hingga Februari, Riau dipimpin oleh Edy Natar. Kemudian, mulai 29 Februari hingga Agustus, posisi gubernur dijabat oleh Penjabat (Pj) Gubernur SF Hariyanto. Selanjutnya, sejak 15 Agustus hingga saat ini, jabatan Pj Gubernur dipegang oleh Rahman Hadi.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau Indra Gunawan mengatakan, isu tersebut tidak sepenuhnya benar.
Politisi Partai Golkar yang kerap disapa Enggah Eet itu mengaku bertanggungjawab untuk menyampaikan realitas dan fakta bukan sebatas dugaan asumsi.
Untuk itu, ia meminta semua pihak agar menahan diri jangan sampai menimbulkan kegaduhan publik bahkan menghambat perekonomian daerah.
"Kebenaran itu harus diungkap agar menjaga integritas. Sebagai wakil rakyat dan memberikan bukti dalam Pilkada harus menjaga kesantunan dan ketenangan," paparnya.
"Bukan hanya sebatas slogan tapi dibuktikan nyata untuk bijak dalam mengelola dinamika, tidak digunakan hanya untuk komoditas politik dalam persaingan pilkada," ulasnya
Untuk itu, ia mengajak untuk semua pihak sama-sama mewujudkan Pilkada yang damai dan berkualitas sebagai pendidikan politik dan demokrasi masyarakat serta memberikan ketenangan dan stabilitas roda ekonomi masyarakat.
Menurut Eet, isu defisit sebesar Rp1,3 triliun yang sempat mencuat tidak memiliki dasar yang kuat, bahkan tidak ditemukan saat pembahasan.
"Defisit baru bisa dihitung setelah tutup buku pada akhir tahun, bukan saat APBD masih berjalan. Saat ini, dari total APBD 2024 sebesar Rp11 triliun, realisasi hingga Oktober sudah mencapai 69 persen atau sekitar Rp7,4 triliun. Kepala BPKAD optimis realisasi akan mencapai 93 persen atau Rp10,4 triliun hingga akhir tahun," terangnya.
Saat ini pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025 menjadi agenda penting bagi DPRD Riau periode 2024-2029 yang baru dilantik beberapa bulan lalu.
Eet yang juga ketua Komisi V DPRD Riau ini menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Riau pada Selasa (19/11/2024) kemarin.
Dalam rapat tersebut, dibahas sejumlah asumsi terkait RAPBD 2025, termasuk isu potensi defisit anggaran.
Eet menyayangkan adanya ketidaksesuaian atau sinkronisssi antara pernyataan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Kami heran, Bapenda tidak berani membuat asumsi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), padahal mereka memegang data terkait pajak daerah, seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar minyak, dan pajak air," ujarnya.
"Kan biang dari PAD ada di Bapenda, kan ada PAD dari dana bagi hasil, DBH minyak, pajak kendaraan, pajak bahan bakar minyak. Masa orang beli minyak Bapenda bilang rugi, minyak laku sekian banyak SPBU di Riau ini kok rugi," imbuhnya.
"Kemudian pajak air, itu kan ada pajak air bawah tanah, dan pajak air permukaan tanah," jelasnya.
Kemudian pajak kendaraaan bermotor, sambung Eet,bdiperoleh dari kabupaten kota, dari pemutihan denda, namun Bapenda tak berani berasumsi, berasumsi.
Politisi Golkar ini menyebut, Bapenda seharusnya mampu memproyeksikan potensi pendapatan dari sumber-sumber tersebut.
"Misalnya, pajak kendaraan bermotor dari Oktober itu Rp80 miliar perbulan, maka hingga Desember saja bisa mencapai Rp200 miliar lebih. Begitu juga dengan pendapatan PI 10 persen Blok Rokan, yang akan dihitung di akhir tahun," jelasnya.
Eet juga menegaskan, kekurangan anggaran dapat diatasi melalui optimalisasi pendapatan daerah.
"Kita harus mengejar pajak-pajak yang ada dan mencari solusi bersama antara Banggar dan TAPD agar APBD tetap seimbang," katanya.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Provinsi Riau, Abdullah, yang juga anggota Banggar, menilai pandangan kritis dari seluruh anggota Banggar adalah hal yang wajar.
“Pandangan-pandangan tajam ini adalah bagian dari upaya agar penyusunan RAPBD 2025 semakin berkualitas,” ujarnya.
Terkait potensi defisit dan kemungkinan terjadi tunda bayar di tahun 2024, Abdullah menjelaskan berbagai faktor sedang didalami untuk memastikan hal tersebut tidak terjadi.
"Kita semua masih berusaha, khususnya di satu bulan terakhir ini, agar jangan sampai terjadi tunda bayar," tegasnya.
Ketika ditanya mengenai kondisi keuangan Provinsi Riau selama masa kepemimpinan Gubernur Syamsuar, Abdullah menegaskan bahwa tunda bayar tidak pernah terjadi.
"Setahu saya, tunda bayar tak pernah terjadi selama Pak Syamsuar menjadi gubernur. Karena itu, kita minta TAPD dan Pj. Gubernur memberikan perhatian serius dalam hal ini," pungkasnya.
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
FW RPG Bengkalis Dukung Penuh Pasangan Cabup dan Cawabup Bengkalis Nomor Urut 01 KBS
Bengkalis, www.radaroke.com - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis Nomor Urut 01
Dinilai Tidak Transparan dan Tak Terstruktur, Bawaslu Bingung Lihat Kinerja KPU, Petir Singgung Anggaran Hibah Media
Bengkalis, www.radaroke.com - Meski tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah berjalan
Antisipasi TPS Rawan Pilkada Serentak, Bawaslu Riau Lakukan Pemetaan, Ini Hasilnya
Pekanbaru, www.radaroke.com - Berdasarkan pemetaan yang dilakukan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Ini Langkah Menteri Nusron Perkuat SDM Kementerian ATR/BPN yang Memiliki Pemahaman Konsep Manajemen Risiko
Bogor, www.radaroke.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Pastikan Proses Seleksi Petugas Haji Berjalan Transparan Tanpa Ada Titipan, Kakanwil Kemenag Riau: Taruhannya Jabatan Saya!
Pekanbaru, www.radaroke.com - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi
Kesempatan Masih Terbuka, Pendaftaran Pelatihan Jurnalistik Online Diperpanjang
Pekanbaru, www.radaroke.com - Pendaftaran pelatihan jurnalistik yang digelar secara online
Komentar Via Facebook :