Sekretaris umum DPC GMNI Bengkalis Asrul Sahputra. Foto: JS

GMNI Desak Kejari Segera Tersangkakan Pelaku Tambak Udang di Bengkalis

Beranda / Politik Hukum /

Jumat, 03 Januari 2025 - 14:44 WIB

Reporter : Jasrul Effendy Editor : Abdul Kadir

Bengkalis, www.radaroke.com - Sekretaris umum DPC GMNI Bengkalis Asrul Sahputra mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkalis untuk segera menetapkan tersangka kasus korupsi lahan kawasan hutan bakau yang di lakukan oleh pengusaha tambak udang ilegal di Kabupaten Bengkalis.

Sudah hampir 3 bulan semenjak munculnya statmen dari Kejaksaan Negeri Bengkalistentang naiknya status penyelidikan ke penyidikan kasus Tipikor yang dilakukan oleh pengusaha tambak udang di kabupaten Bengkalis. Namun sampai hari ini belum terdengar keberlanjutan dari kasus tersebut

"Kami dari GMNI sebelumnya pernah mengapresiasi gerakan yang dakukan oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut. Namun saat ini kami merasa kecewa, kenapa terlalu lama untuk menetapkan tersangka dan siapa saja yang terlibt. Padahal sudah jelas apa yang dilakukan oleh pengusaha atau oknum tambak udang itu melanggar hukum," kata Asrul Sahputra Sekretaris DPC GMNI Bengkalis kepada awak media, Jumat (3/1/2025) siang.

"Baik dari pelanggaran tipikor yang di lakukan di kawasan hutan, masih ada pelanggaran lain seperti tidak adanya izin AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) dalam pengelolaan limbah tersebut, yang apabila itu tidak di lakukan bakal dalam merusak ekosistem sungai/laut yang dapat merugikan para masyarakat yang beraktivitas di sekitar itu," sambungnya.

Menurut Sekretaris GMNI itu, usaha yang dilakukan oleh pelaku tambak udang ilegal itu tidak memenuhi syarat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Baik dari izin usaha, izin kawasan/lahan, tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan.

"Maka dari itu kami meminta kepada Kejaksaan Bengkalis untuk segera menetapkan tersangka karena terlalu banyak pelanggaran yang telah di lakukan dan juga terlalu banyak kerugian yang di terima negara mau pun masyarakat," pungkasnya.

Sumber : Redaksi