Kapolda Riau Irjen Pol H Mohammad Iqbal SIK MH dan Deputi Dukungan Bisnis Rudi Satwiko melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS). Foto: RP
Kapolda Riau Irjen Pol. Mohammad Iqbal Tandatangani Perpanjangan Kerjasama dengan SKK Migas
Beranda / Daerah / Pekanbaru
Pekanbaru, www.radaroke.com - Deputi Dukungan Bisnis, Rudi Satwiko bersama Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal SIK MH melakukan Penandatanganan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) SKK Migas - Polda Riau ke-5.
Khususnya tentang “Bantuan Pengamanan dan Penegakan Hukum Pada Obyek Vital Nasional Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Wilayah Provinsi Riau”, yang diselenggarakan di Hotel Grand Elite, Pekanbaru, Jumat (17/1/2025).
SKK Migas ditunjuk Pemerintah mengemban tugas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terhadap KKKS (operator) yang mencari dan memproduksikan minyak dan gas bumi. Sehingga sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas dalam sambutannya mengatakan, kerja sama SKK Migas dengan Polri telah lama terjalin dibuktikan di tingkat Pusat memiliki Nota Kesepahaman yang ditandatangani Kepala SKK Migas bersama Kapolri (2023-2028) tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Dalam Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta 15 PKS dengan Kepolisian Daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
''Pada hari ini menjadi milestone yang baik untuk hubungan dua Lembaga Negara, di mana kembali dilakukannya kesepakatan dan penandatangan bersama PKS di wilayah hukum Polda Riau yang sebelumnya di bawah PT Pertamina Regional 1 meliputi PT PHR WK Rokan dan PT Pertamina EP Field Lirik. Saat ini bertambah dalam PKS, yaitu KKKS PT Bumi Siak Pusako – Blok CPP, PT EMP Energi Gandewa – Blok Siak, PT EMP Energi Riau – Blok Kampar, dan PT SPR Langgak – Blok Langgak,'' ungkapnya.
Pentingnya sinergitas antara Industri Hulu Migas dengan para pemangku kepentingan, khususnya di Bidang Keamanan (Polri) supaya dapat semakin padu dan memiliki kesamaan arah gerak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang maksimal untuk terciptanya _multiplier effect_ bagi pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa Indonesia.
SKK Migas ditunjuk Pemerintah mengemban tugas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terhadap KKKS (operator) yang mencari dan memproduksikan minyak dan gas bumi. Sehingga sumber daya alam minyak dan gas bumi milik Negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
''Pada hari ini menjadi milestone yang baik untuk hubungan dua Lembaga Negara, di mana kembali dilakukannya kesepakatan dan penandatangan bersama PKS di wilayah hukum Polda Riau yang sebelumnya di bawah PT Pertamina Regional 1 meliputi PT PHR WK Rokan dan PT Pertamina EP Field Lirik. Saat ini bertambah dalam PKS, yaitu KKKS PT Bumi Siak Pusako – Blok CPP, PT EMP Energi Gandewa – Blok Siak, PT EMP Energi Riau – Blok Kampar, dan PT SPR Langgak – Blok Langgak,'' ungkapnya.
''Ke depannya amanah yang diberikan Pemerintah kepada Industri Hulu Migas ini semakin berat, di mana pada tahun 2025 target lifting sebesar 1.610 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD) yang terdiri dari minyak sebesar 605 MBOPD dan gas sebesar 5.628 MMSCFD. Serta target lifting jangka panjang sebesar 1 juta barel per hari dan 12 ribu MMSCFD per hari di Tahun 2030,'' ujarnya.
Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi hulu migas yang telah dicanangkan era Presiden Bapak Jokowi, kini lanjutnya, dipertegas kembali dalam Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto, yakni Program Ketahanan Energi melalui Peningkatan Lifting Migas Nasional.
Di tempat yang sama, Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan, PKS antara Polda Riau dengan SKK Migas ini memiliki makna yang sangat penting sebagai sinergi dan penangkal.
''Bila dikaitkan dengan perkembangan situasi kamtibmas yang ada di sekitar kita, seperti ancaman kriminalitas hingga sabotase terhadap asset fasilitas objek vital nasional yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional kegiatan usaha hulu migas,'' kata Kapolda Riau.
Adanya PKS ini, lanjut Kapolda, sebagai langkah pengamanan strategis dan sinergis termasuk dalam aspek penegakkan hukum. Polri mendukung kegiatan operasi Migas dengan pencapaian dan target produksi Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah dapat berjalan aman dan lancar.
''Melalui PKS ini juga dimaksudkan sebagai upaya bersama dalam rangka penyelenggaraan bantuan pengamanan dan penegakkan hukum, dan akan menjadi terobosan sekaligus menjadi guidance bagi Polda Riau dan SKK Migas untuk melaksanakan tugas lapangan dengan rincian dan detil lebih jelas, sehingga dapat dicapai keseragaman pola tindak yang optimal,'' kata Kapolda lagi.
Kapolda mengharapkan kepada para pihak dapat bekerja sama dalam pengamanan di wilayah kerja KKKS yang merupakan objek vital nasional (obvitnas), serta peningkatan pengamanan yang sudah berjalan selama ini dapat saling berkoordinasi dan menjalin kerja sama yang harmonis. Tujuannya, demi terciptanya keamanan, mendukung sepenuhnya pelaksanaan perjanjian kerja sama yang berkelanjutan ini untuk membangun kemitraan antara Polri dan SKK Migas.
''Dengan adanya PKS, koordinasi dan komunikasi dari SKK Migas bersama KKKS dengan Polda, Polres hingga Polsek berjalan dengan baik. Polda Riau telah berhasil mengungkap beberapa kegiatan kriminal seperti pencurian minyak mentah, illegal tapping, penimbunan dan penyulingan minyak mentah hingga kegiatan pencurian fasilitas sumur dan operasi produksi yang merupakan asset Negara.
Pada kegiatan ini juga dihadiri oleh Penasihat Ahli Kepala SKK Migas Bidang Keamanan, Irjen Pol (Purn) M Naufal Yahya, Kepala Divisi Formalitas George NM Simanjuntak, Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut CW Wicaksono, Kepala Divisi Pengembangan Lapangan dan Peralihan Tahap Lanjut Rikky Rahmat Firdaus.
Lalu, Kepala Departemen Operasi Sumbagut Sebastian Julius, Kepala Departemen Sekuriti SKK Migas M Indarto Wibowo, Kepala Departemen Pertanahan SKK Migas Erie Yoewono dan Perwakilan Manajemen KKKS dari Manager Security PT PHR Rokan Zulkarnain Danie, GM PT BSP Raihan, VP HSSE PT Pertamina Regional 1 Tujuan Sanggam Silaen, Security and General Service Manager EMP, Andryawan, Security staff lirik field Tofik Sihombing, Head of HSSE PT SPRL Muhammad Habibi serta para Pejabat Utama dan Kepala Satuan Wilayah di lingkungan Polda Riau.
Hingga tahun 2023 kasus illegal tapping zero (nol), namun pada tahun lalu ada percobaan tapi dapat digagalkan. SKK Migas sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas hasil kerja keras yang telah dilakukan Polda Riau. ***
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
Kapolda Riau Paparkan Capaian Kinerja Kepolisian Selama Tahun 2024
Pekanbaru, www.radaroke.com - Kepala Kepolisian (Kapolda) Daerah Riau Irjen Polisi Mohammad Iqbal,
Komentar Via Facebook :