Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Foto: Ist
Bahas Legalisasi Tanah yang Memiliki Dampak Terhadap HAM
Menteri ATR dan Kementerian HAM Sepakat Tuntaskan Administrasi Pertanahan
Beranda / Nasional /
Jakarta, www. radaroke.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) terkait administrasi pertanahan.
Pertemuan antara Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dengan Menteri HAM, Natalius Pigai ini berlangsung di Ruang Kerja Menteri ATR/Kepala BPN pada Rabu (15/1/2025).
“Kita tadi hampir satu jam berdiskusi dengan Pak Menteri HAM. Dua topik yang paling utama, yaitu penataan administrasi pertanahan supaya lebih mengedepankan dimensi HAM, bagaimana setiap sertipikasi tanah, pemberian hak-hak atas tanah, baik itu hak penguasaan lahan, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak pakai serta hak milik tidak mengganggu dan tidak melanggar HAM,” kata Menteri Nusron kepada awak media selepas pertemuan berlangsung.
Salah satu poin yang dibahas dalam koordinasi ini ialah terkait tanah ulayat. Sejauh ini, Kementerian ATR/BPN telah memulai pemberian hak atas tanah terhadap tanah ulayat dari berbagai daerah. Sebanyak 9.720.877 m² tanah ulayat telah berhasil disertipikatkan.
Namun, Menteri Nusron mengakui masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penyertipikatan tanah ulayat ini.
“Setiap ada pendaftaran selalu terhambat kepada pengakuan dan penyataan dari hak adat tersebut. Ini harus kita tuntaskan supaya kita makin jelas mana batas-batas hak adat, mana batas-batas HPL murni, dan mana batas-batas hutan. Supaya masing-masing didaftarkan,” tuturnya.
Menteri HAM, Natalius Pigai mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam penyertipikatan tanah ulayat ini.
“Saya apresiasi Kementerian ATR/BPN karena sudah menyediakan sertipikat komunal, luar biasa. Coba cek di seluruh dunia, tidak semua negara di dunia ini yang menyediakan sertipikat komunal. Indonesia sudah lebih maju di mana kita menyediakan sertipikat komunal,” ucapnya.
Turut serta dalam rapat koordinasi ini, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi beserta Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Iljas Tedjo.
(JM/FA/CE)
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
Komitmen Menteri Nusron Tuntaskan Batas Tanah Melalui Program One Map Policy
Jakarta, www. radaroke.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri ATR Tegaskan Agar Pengaduan Masyarakat Ditangani dengan Hati
Jakarta, www. radaroke.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri ATR Nusron Wahid: Saya Minta Tingkatkan!
Jakarta, www. radaroke.com - Memasuki hari ke 74 menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata
Menteri ATR Nusron Tegaskan Pengamanan Tanah Rakyat dan Aset Negara Jadi Prioritas di 2025
Jakarta, www.radaroke.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Wamen ATR Sebut Pengelolaan Pertanahan Berkesinambungan dengan Ekonomi
Jakarta, www.radaroke.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan
Menteri ATR Nusron Wahid Fokus Tingkatkan Kualitas SDM dan Pembenahan Layanan
Jakarta, www.radaroke.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Komentar Via Facebook :