Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan memberikan keterangan pers di Kantor Itjen Kementerian ATR/BPN. Foto: Ist
Kementerian ATR/BPN Siap Tuntaskan Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
Beranda / Nasional /
Jakarta, www.radaroke.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menerima Rekomendasi Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2024.
Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hasil rekomendasi.
Komitmen itu sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.
”Rekomendasi dari BPK itu, kita pakai sebagai informasi dan data untuk membangun organisasi Kementerian ATR/BPN.
Dalam konteks itulah, maka bapak Menteri punya komitmen yang besar untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi,” tegas Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan yang ditemui di Kantor Itjen Kementerian ATR/BPN, Kamis (15/1/2025).
Komitmen Menteri ATR/Kepala BPN tersebut diwujudkan langsung dengan membentuk tim penyelesaian yang diketuai oleh Inspektur Wilayah II, Dwi Budi Martono.
Tim tersebut, diharapakan mampu menyelesaikan rekomendasi dengan menyusun strategi penyelesaian dan menyiapkan data-data pendukung terkait rekomendasi.
“Tapi untuk sampai ke sana, memang harus ada komitmen dari masing-masing Satuan Kerja, baik pusat maupun daerah. Harus menyediakan waktu, kemudian tenaga, dan pikiran karena tanpa itu kita juga tidak akan bisa melaksanakan,” jelas Dalu Agung Darmawan.
Ditemui secara terpisah, Dwi Budi Martono menjelaskan bahwa potensi rekomendasi untuk Kementerian ATR/BPN berasal dari klaster yang telah disusun oleh tim penyelesaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011.
Beberapa di antaranya yakni dari pengembalian barang kepada negara, perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan, perbaikan laporan dan penerbitan administrasi/kelengkapan administrasi.
“Nanti rekomendasi tersebut akan dipantau langsung oleh Bapak Menteri. Jadi setiap bulan Bapak Menteri akan minta perkembangannya. Ini momentum yang belum pernah ada di mana pucuk pimpinan sampai sedemikian terlibat dalam penyelesaian ini,” tegas Dwi Budi Martono.
Selanjutnya, dalam proses penyelesaian rekomendasi tersebut, Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya untuk menjalin komunikasi yang intensif antara tim penyelesaian Kementerian ATR/BPN dengan BPK RI. Ini bertujuan agar penyelesaian hasil pemeriksaan dapat berjalan dengan tuntas, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
(GE/RT)
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
Wamen Ossy Paparkan Program Prioritas Presiden Prabowo Subianto di ERIA
Jakarta, www. radaroke.com - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan
Menteri ATR dan Kementerian HAM Sepakat Tuntaskan Administrasi Pertanahan
Jakarta, www. radaroke.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Komitmen Menteri Nusron Tuntaskan Batas Tanah Melalui Program One Map Policy
Jakarta, www. radaroke.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri ATR Tegaskan Agar Pengaduan Masyarakat Ditangani dengan Hati
Jakarta, www. radaroke.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Menteri ATR Nusron Wahid: Saya Minta Tingkatkan!
Jakarta, www. radaroke.com - Memasuki hari ke 74 menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata
Menteri ATR Nusron Tegaskan Pengamanan Tanah Rakyat dan Aset Negara Jadi Prioritas di 2025
Jakarta, www.radaroke.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Komentar Via Facebook :