Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008-2009, Susno Duadji. Foto: Ist
Apresiasi Langkah Tegas Menteri Nusron dalam Menyikapi Polemik Pagar Laut, Susno Duadji: Berikan Penghargaan Setinggi-tingginya
Beranda / Nasional /
Jakarta, www.radaroke.com - Langkah tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dalam menyikapi polemik pagar laut yang mencuat sejak awal tahun 2025, mendapat dukungan penuh dari berbagai kelompok masyarakat maupun perorangan.
Salah satu dukungan datang dari Kepala Badan Reserse Kriminal Polri periode 2008-2009, Susno Duadji.
“Pertama kita bersyukur, bahwa ini sudah semakin terang. Kita patut berterima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kementerian ATR/BPN. Karena, awal mula yang berani membukanya ya dari Kementerian ATR/BPN ini,” ungkap Susno Duadji dalam sesi telekonferensi Sindo Prime, Sindo News TV, Selasa (4/2/2025).
Susno Duadji mengatakan, keterbukaan Menteri Nusron dalam memberikan informasi mengenai polemik ini kepada masyarakat perlu didukung penuh.
Mulai dari proses pemeriksaan sertipikat, pembatalan sertipikat, hingga proses gelar perkara yang saat ini tengah berlangsung.
“Kita percaya kepada kementerian ini, bahwa nantinya persoalan-persoalan pertanahan di tempat lain pun akan diusut seperti ini. Tapi, tentu tidak sekaligus,” tambahnya.
Melihat kegigihan Menteri Nusron, ia juga mendorong agar semua pihak terlibat juga berani mengambil langkah tegas, terutama Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Bertindak, masa Kementerian ATR/BPN saja yang berani. Ini bukan lagi tuntutan, tapi kewajiban,” tegas Susno Duadji.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis yang juga hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut menyampaikan bahwa langkah tegas yang diambil Kementerian ATR/BPN perlu didukung semua pihak.
“Sebenarnya kalau semua bersikap kooperatif, terbuka, ini akan bisa terang-benderang. Masyarakat bisa melihat bagaimana proses ini sejak awal hingga akhirnya nanti,” tuturnya.
Mewakili Nelayan, Kholid yang juga hadir di lokasi telekonferensi berharap, polemik pagar laut bisa segera diatasi melalui proses hukum yang transparan dan adil.
“Karena, memang sudah seharusnya pihak pemerintah seperti itu (mengambil langkah tegas, red). Melakukan yang sebenar-benarnya, yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,” pungkas Kholid. (GE/MW)
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Pelayanan Melalui Implementasi Layanan Pertanahan Elektronik
Depok, www.radaroke.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Ini Progres Penertiban 537 Perusahaan Sawit yang Tidak Memiliki HGU di Indonesia
Jakarta, www.radaroke.com - Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Pemerintah Desa Simpang Ayam Pastikan Penerima BLT DD Sesuai Sasaran
Bengkalis, www.radaroke.com - Pemerintah Desa Simpang Ayam telah menggelar Musdes Ferifikasi dan-
Pemerintah Desa Simpang Ayam Pastikan Penerima BLT DD Sesuai Sasaran
Bengkalis, www.radaroke.com - Pemerintah Desa Simpang Ayam telah menggelar Musdes Ferifikasi dan 
Perkara Pilkada di Riau Diputuskan MK, Ketua KPU Riau: Hormati Keputusan MK
Pekanbaru, www.radaroke.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan tujuh perkara Perselisihan
Malam Ini KPU Pekanbaru Gelar Rapat Pleno Penetapan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
Pekanbaru, www.radaroke.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pekanbaru akan menggelar rapat pleno
Komentar Via Facebook :