Minimalisir Tumpang Tindih Lahan Kawasan
Kementerian ATR/BPN Inisiasi Rakor Lanjutan Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning
Beranda / Nasional /
Jakarta, www.radaroke.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menginisiasi Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan terkait Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga, Rabu (5/2/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan yang terjadi antara kawasan hutan, perkebunan, transmigrasi, dan perumahan.
"Untuk mengurangi tumpang tindih lahan ini maka kita buat lanjutan program ILASP. Supaya pengalaman tumpang tindih lahan yang sudah-sudah, tidak terulang lagi ke depan. Ini karena dulunya belum ada integrasi sistem dan integrasi data, dengan adanya program ini maka semua akan terpetakan," terang Menteri Nusron usai pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
ILASP merupakan program yang dimulai dengan kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian ATR/BPN.
Ke depan, untuk memperkuat implementasi dan memperluas cakupannya, program ini juga akan melibatkan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Transmigrasi.
"Selama ini, banyak tumpang tindih lahan yang terjadi, seperti lahan sawit yang tumpang tindih dengan hutan, lahan transmigrasi, dan perumahan. Untuk itu, kami mengintegrasikan sistem data dan administrasi pertanahan agar semua lahan yang ada dapat dipetakan dengan jelas dan terhindar dari masalah serupa di masa depan," ujar Nusron Wahid.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni di pertemuan ini menyatakan komitmennya untuk bekerja sama menyelesaikan masalah kerapatan tapal batas antara kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL).
"Prinsipnya, kami bersedia bekerja sama untuk menyelesaikan kerapatan tapal batas antara hutan dan APL. Sinkronisasi data sangat penting karena data yang kami terima dari kedua pihak kadang berbeda. Kami hanya perlu duduk bersama untuk menentukan sejauh mana yang bisa diselesaikan," ucapnya.
Komitmen kerja sama juga disampaikan Menteri Transmigrasi, Muhammad Iftitah Sulaiman. Ia berharap, kerja sama bisa diimplementasi dengan Memorandum of Understanding (MoU) antar kementerian/lembaga terkait.
"Karena kami juga bagian dari kementerian yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, maka kami juga mohon bantuan dari Teman-teman di ATR, Kehutanan, dan Kemendagri," ujarnya.
Program ILASP ini diharapkan dapat memberi solusi jangka panjang untuk penyelesaian konflik lahan yang sering mengganggu pembangunan dan investasi di Indonesia.
Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut dari pertemuan kali ini akan disegerakan penandatanganan MoU yang melibatkan lima kementerian/lembaga, antara lain Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, BIG, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Transmigrasi.
Dalam kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan beserta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi; Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk; Plh. Kepala BIG sekaligus Sekretaris Utama, RA. Belinda Arunarwati Margono; beserta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama dari masing-masing lembaga. (LS/FA)
TOPIK TERKAIT
BACA JUGA
JANGAN LEWATKAN
Apresiasi Langkah Tegas Menteri Nusron dalam Menyikapi Polemik Pagar Laut, Susno Duadji: Berikan Penghargaan Setinggi-tingginya
Jakarta, www.radaroke.com - Langkah tegas Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Pelayanan Melalui Implementasi Layanan Pertanahan Elektronik
Depok, www.radaroke.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Ini Progres Penertiban 537 Perusahaan Sawit yang Tidak Memiliki HGU di Indonesia
Jakarta, www.radaroke.com - Dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Pemerintah Desa Simpang Ayam Pastikan Penerima BLT DD Sesuai Sasaran
Bengkalis, www.radaroke.com - Pemerintah Desa Simpang Ayam telah menggelar Musdes Ferifikasi dan-
Pemerintah Desa Simpang Ayam Pastikan Penerima BLT DD Sesuai Sasaran
Bengkalis, www.radaroke.com - Pemerintah Desa Simpang Ayam telah menggelar Musdes Ferifikasi dan 
Perkara Pilkada di Riau Diputuskan MK, Ketua KPU Riau: Hormati Keputusan MK
Pekanbaru, www.radaroke.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan tujuh perkara Perselisihan
Komentar Via Facebook :