Pekanbaru, www.radaroke.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan guru honorer di Gedung Rapat Paripurna DPRD Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru, Selasa 15 November 2022.

Pimpinan Sidang Yasser Hamidy didampingi sejumlah anggota Komisi III DPRD Pekanbaru mengatakan, pihaknya telah mengamati sejumlah inti persoalan terkait guru honorer. 

"Kami berharap Pemerintah Pekanbaru cepat tanggap dengan persoalan ini," papar Ketua Fraksi PKS di DPRD Pekanbaru itu. 

Kedepan kata Yasser, pihaknya akan melakukan evaluasi dan memanggil pihak terkait.

"Agar persoalan ini dapat terselesaikan. Kami akan sampaikan ini ke pusat terkait usulan yang telah disampaikan," katanya di hadapan ratusan guru honorer. 

Yasser berkomitmen, persoalan ini harus tuntas sebelum masa jabatan berakhir. 

"Intinya kami tetap bersama bapak ibu," pungkasnya. 

Pemandu RDP, Ida Yulita Susanti, SH., MH mengaku optimis persoalan guru honorer ini akan segera tuntas. 

Mengacu pada ke KemenpanRB Nomor 20 Tahun 2022, usulan formasi itu diusulkan oleh Pemerinta Kabupaten/Kota setempat. 

"Berarti kewenangannya ada di kita. Nah untuk menampung guru yang belum dapat formasi dan sudah lulus passing grade itu kita akan dorong pemerintah untuk menambah formasi," paparnya. 

Tadi kata Ida, ia sudah bertanya langsung ke BPKSDM Kota Pekanbaru terkait kebutuhan guru saat ini. 

"Yang pensiun saja itu hampir 390 orang. Sementara sekarang sisa dari formasi yang sudah lulus passing grasi hanya 300 orang lagi. Nah, jadi hanya untuk guru pensiun saja sudah bisa menampung bapak ibu guru kita yang sudah lulus," kata IYS sapaan akrab anggota DPRD itu. 

I​YS yakin dan optimis yang belum diangkat akan segera diangkat di tahun 2023.

"Mereka ini semua kan sudah lulus passing grade (P1). Nah formasi yang lulus itu sekitar 800 orang. Sementara formasi yang tersedia dari Kota Pekanbaru hanya 260 orang. Jadi nanti kita akan berkoordinasi dengan Pj Walikota Pekanbaru membahas ini," terangnya. 

Ratusan guru honorer yang menghadiri RDP mengajukan 5 poin tuntutan, diantaranya:

1. Meminta tambahan kuota dan ditempatkan di sekolah masing-masing

2. Kalau tidak tambah kuota tahun ini, kami mohon diangkat keseluruhan prioritas 1 khususnya Sekolah Negeri untuk dapat diangkat tahun 2023

3. Kami prioritas 1 tidak menginginkan turun prioritas 2, prioritas 3 maupun prioritas 4

4. Memohon dibukakan formasi untuk guru SMP

5.  Memohon di bukakan formasi untuk guru Agama Non-Muslim.

Perwakilan Guru Honorer Eko mengaku telah berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Pekanbaru dan meminta permohonan mereka segera ditindaklanjuti. 

"Saya himbau tidak boleh ada yang demo. Saya ingin memperjuangkan nasib teman teman. Kami gaji paling tinggi satu juta. Ini harus diperhatikan serius. 

Inilah kepedulian kami tambah Eko, surat sudah kami sampaikan sesuai dengan permintaan. 

"Kami minta jangan dilempar kesana kemari. Kami mohon ditambah dan kalau tidak bisa mohon diangkat di tahun 2023. Kami sudah lulus murni dan kami tidak menginginkan turun lagi. Jangan ada tes lagi untuk honorer ini pak, kasian," tuturnya. 

Sekretaris BPKSDM Fadilah Sandi menjelaskan, pihaknya sebagai pelaksana kegiatan PPPK telah mengikuti semua prosedur. 

"Kuota guru honorer untuk Kota Pekanbaru hanya 260 orang," jelasnya.  

Mantan Camat Senapelan itu mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan PGRI Kota Pekanbaru. 

"Kami dari BPKSDM siap menerima masukan dan persoalan ini segera kami bahas dan carikan solusinya," pungkasnya.  

Abdul Razak Ketua Guru Bantu Kota Pekanbaru berharap persoalan honorer yang tak kunjung diberikan SK (Surat Keputusan) segera dituntaskan. 

"Besar harapan kami P1 untuk segera diangkat karena sudah terlalu lama. Ada guru honorer yang sudah mau pensiun belum juga diangkat," tuturnya. 

Heri Kawi Anggota Komisi III Kota Pekanbaru menanggapi keluhan guru tersebut. 

Heri menyebut pihak Dinas Pendidikan terkesan lamban dalam menanggapi persoalan. 

"Dinas pendidikan ini yang lelet. Harusnya dikunci jumlah kebutuhannya. Dewan mendorong supaya guru honorer ini segera diangkat. Namun perlu juga disesuaikan," tegasnya. 

Hal sama disampaikan Zulkarnain Sekretaris Komisi III DPRD Pekanbaru berharap, semua aspirasi dapat tersampaikan. 

"Harapan bapak ibu juga menjadi harapan kami semua. Ini adalah panggilan jiwa kami. Kami sangat berharap segera diwujudkan karena sudah terlalu lama menunggu," tutupnya. ROC